Ternyata, Ini Modus Kepala Daerah Dibodohi Lewat Belanja Pegawai
Kepala daerah diminta membentuk tim teknis
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap, ternyata anggaran daerah kebanyakan digunakan untuk belanja pegawai dan operasional. Tito turut menyinggung bagaimana modus kepala daerah dibodoh-bodohi perkara penyusunan anggaran tersebut.
“Kami sudah berkeliling ke beberapa daerah, saya gak ingin sebutkan daerahnya, tidak enak. Hampir semua daerah proporsi belanja modalnya kecil. Belanja modal itu yang langsung ke masyarakat, apakah untuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain,” kata Tito dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2021, yang disiarkan melalui YouTube Bappenas RI, Selasa (4/5/2021).
Baca Juga: Jokowi Ungkap 3 Hikmah Pandemik COVID-19 di Depan Kepala Daerah
1. Belanja pegawai mencapai 80 persen
Lebih meresahkan lagi, kata Tito, ternyata ada beberapa daerah yang anggaran belanja pegawai dan operasionalnya sampai 80 persen. Anggaran tersebut dicairkan melalui rapat-rapat bertemakan penguatan, yang ujung-ujungnya dibagikan kepada peserta rapat sebagai honor.
“Sebagian besar (daerah belanja pegawai) hampir 70 persen, bahkan ada yang 80 persen. Programnya macam-macam, penguatan ini, penguatan ini. Saya sampaikan kapan kuatnya itu,” ungkap Tito.
“Penguatan terus dengan rakor, rakor isinya honor,” tambahnya.
Baca Juga: Dorong PEN, Jokowi Minta Dana APBD Jangan Cuma 'Parkir' di Bank
Baca Juga: Sri Mulyani Sesalkan Dana Daerah Tak Digunakan Pemda