Twitter Perluas Kebijakan Pelabelan Akun Pejabat di Negara-negara Ini
Indonesia masuk dalam daftar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Twitter sejak Agustus 2020 melakukan pelabelan akun dengan dua kategori tambahan, yaitu akun utama pejabat pemerintah dan akun entitas media yang berafiliasi dengan negara. Upaya ini dilakukan untuk menjamin keamanan, kebebasan berekspresi serta penyebaran informasi yang akurat.
Pelabelan tersebut telah diterapkan pada akun-akun terkait dari negara yang tergabung dalam lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Setelah menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan, Twitter memutuskan mulai 17 Februari 2021 akan memperluas pelabelan terhadap akun resmi terkait negara-negara yang tergabung dalam G7, yaitu kelompok negara dengan ekonomi paling maju di dunia. Kebijakan ini juga berlaku di negara-negara lain yang telah ditetapkan Twitter.
“Pengaplikasian label ini juga akan dilakukan pada akun personal para pemimpin negara tersebut,” tulis Twitter melalui keterangan yang diterima IDN Times, Jumat (12/2/2021).
Baca Juga: Cuitan Trump Diberi Label Cek Fakta, Mark Zuckerberg Kritik Twitter
1. Daftar negara dan akun yang akan diberi label
Adapun, rencana implementasi kebijakan terbagi menjadi dua fase. Fase pertama pada 1 Agustus 2020 meliputi Tiongkok, Prancis, Rusia, Britania Raya, dan Amerika Serikat.
Kemudian, fase kedua pada 17 Februari 2021, mencakup Kanada, Kuba, Ekuador, Mesir, Jerman, Honduras, Indonesia, Iran, Italia, Jepang, Arab Saudi, Serbia, Spanyol, Thailand, Turki, dan Uni Emirat Arab.
Pelabelan akan diberikan kepada pejabat penting pemerintah yang sudah diverifikasi, termasuk pemimpin negara, menteri, entitas kelembagaan, para duta besar, juru bicara resmi, dan pemimpin diplomatik. Saat ini, fokus utamanya adalah jajaran pejabat senior dan entitas yang mewakili suara resmi dari negara tersebut untuk urusan luar negeri.
Editor’s picks
Twitter juga memperbarui teks dari label akun-akun pemerintahan dengan menambahkan spesifikasi, untuk membedakan antara akun individu dan institusi. Mereka juga memperluas pelabelan ke akun personal para kepala negara, demi memberikan konteks yang lebih jelas bagi pengguna Twitter.
Baca Juga: India Perintahkan Twitter Hapus Lebih dari Seribu Akun