Tiga Tahun Keluar, AS akan Gabung Dewan HAM PBB
Suasana pertemuan anggota Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada 21 Juli 2020. (Facebook.com/UN Human Rights Council)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Washington, IDN Times - Tiga tahun setelah Donald Trump membawa Amerika Serikat (AS) keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Joe Biden menyatakan negara yang ia pimpin kembali masuk ke lembaga tersebut.
Dilansir oleh Reuters, Menteri Luar Negeri Antony Blinken akan mengumumkannya pada hari Selasa (9/2/2021) waktu Indonesia. Menurut seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS yang berbicara secara anonim, status keanggotaan AS di Dewan HAM PBB usai bergabung ulang adalah pengamat untuk sementara waktu.
"Kami memang bermaksud untuk melakukannya, mengingat bahwa jalan paling efektif untuk untuk mengubah dan memperbaiki Dewan HAM PBB adalah terlibat di dalamnya dalam cara yang sesuai," ujar pejabat tersebut.
1. Keputusan Presiden Joe Biden yakni demi melanjutkan agenda Amerika Serikat di politik dunia
Presiden AS Joe Biden sedang berjalan ke Kantor Kepresidenan AS yakni Oval Office, Gedung Putih. (Facebook.com/President Joe Biden)Lebih jauh, Associated Press melaporkan bahwa administrasi Biden sedang mengincar salah satu dari tiga kursi anggota penuh grup regional "Eropa Barat dan Negara Lainnya" dalam Dewan HAM PBB. Tiga negara yang saat ini duduki pos tersebut yakni Austria, Denmark dan Italia.
Menurut pejabat bersangkutan, bergabungnya AS di lembaga yang berbasis di Jenewa, Swiss itu adalah demi melanjutkan agenda melawan penindasan. "Kami tahu bahwa Dewan tersebut berpotensi menjadi forum penting bagi mereka yang memerangi tirani dan ketidakadilan di seluruh dunia," jelas pejabat Deplu AS tersebut.
"Dengan berada di dalamnya, kami berusaha untuk mereformasi dan memastikan Dewan HAM PBB dapat memenuhi potensi itu," pungkasnya.
2. Saat menjabat Presiden AS, Donald Trump menarik AS keluar dari Dewan HAM PBB atas berbagai alasan
Presiden Amerika Serikat ke-45, Donald Trump, saat berjalan di halaman Gedung Putih menuju Oval Office. (Facebook.com/The Trump White House Archived)Editor’s picks
Trump memutuskan AS keluar dari Dewan HAM PBB pada 2018 lalu sebab menganggap lembaga tersebut cenderung berat sebelah dalam isu-isu yang menyangkut Israel serta tak kunjung melakukan reformasi.
Dilansir oleh New York Times, beberapa orang dekat Trump menyebutnya sebagai rencana yang buruk. Menurut mereka, wacana bergabung kembali tak akan mengubah apa-apa. Ini sejalan dengan anggapan bahwa lembaga tersebut konsisten mengabaikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh sejumlah anggotanya sendiri seperti Arab Saudi, China dan Rusia.
"Jika Biden bergabung kembali dengan lembaga yang keanggotaannya mencakup rezim diktator dan beberapa pelanggar hak asasi manusia terburuk di dunia, ia akan menghalangi perjuangan kita untuk penegakan HAM," cuit Nikki R. Haley, Duta Besar AS untuk PBB era Trump, di akun Twitter-nya beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Laporan Rahasia PBB: Pengembangan Nuklir di Korea Utara Masih Berjalan
3. Dewan HAM PBB akan melaksanakan pemilihan anggota penuh pada akhir tahun 2021
Suasana pertemuan anggota Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada 21 Juli 2020. (Facebook.com/UN Human Rights Council)Selain Dewan HAM PBB, Trump menarik keanggotaan AS di sejumlah forum dan kesepakatan seperti Kesepakatan Iklim Paris, kesepakatan nuklir Iran, Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan badan pendidikan dan budaya PBB UNESCO.
Sejak dilantik bulan lalu, Presiden Joe Biden telah menyatakan AS kembali masuk dalam Kesepakatan Paris dan WHO. Sementara sinyal positif ditunjukkan untuk UNESCO.
Dilansir Deutsche Welle, 193 anggota Majelis Umum PBB dijadwalkan memilih tiga anggota tetap baru Dewan HAM PBB pada Desember mendatang. Para anggota tetap yang terpilih akan bekerja selama tiga tahun dan tak dapat menjabat dua periode berturut-turut.
Didirikan pada tahun 2006, Dewan HAM PBB mengganti Komisi HAM PBB yang banjir kritik lantaran dipolitisasi dan tak efektif. Setiap negara kandidat wajib menunjukkan catatan HAM yang baik, dan dapat dikeluarkan jika ditemukan laporan pelanggaran.
Baca Juga: Dewan Keamanan PBB Kecam Kudeta Militer Myanmar
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
