Bawaslu Bolehkan Ormas Tak Berbadan Hukum Jadi Pemantau Pemilu

2. Merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Terobosan ini merujuk pada ketentuan Pasal 435 ayat (2) dan Pasal 437 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mencantumkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari pemerintah atau pemerintah daerah sebagai salah satu kelengkapan persyaratan administrasi pemantau pemilu. 

SKT adalah surat keterangan bagi ormas tidak berbadan hukum yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), sehingga dimaknai ormas yang tidak berbadan hukum namun terdaftar di Kesbangpol, bisa mendaftar sebagai pemantau pemilu. 

Melalui Perbawaslu terbaru, pintu partisipasi masyarakat untuk menjadi pemantau pemilu dibuka seluas-luasnya.