Jokowi Tak Hadir di Pembukaan Tahapan Pemilu 2024, Begini Kata Bawaslu
Lebih penting komitmen Presiden dukung gelaran Pemilu 2024
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" batal menghadiri langsung acara Pembukaan Tahapan Pemilu 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Jakarta Pusat, pada Selasa (14/6/2022).
Terkait hal tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menilai, tidak masalah Jokowi berhalangan hadir.
Menurut dia, yang lebih penting dari terselenggaranya acara ialah komitmen Jokowi sebagai kepala negara yang menegaskan agar semua pihak menyukseskan Pemilu 2024 mendatang.
"Gak masalah hadir atau tidaknya, yang paling penting ialah komitmen Presiden untuk menyukseskan gelaran Pemilu 2024," ujar Bagja dalam keterangan tertulis, Selasa (14/6/2022).
Bagja menuturkan, absennya Jokowi di hari pertama tahapan Pemilu 2024 kemungkinan karena ada agenda lain yang tidak bisa ditunda. "Saya kira mungkin Presiden punya agenda lain ya," ucap Bagja.
Baca Juga: Kerja Sama dengan Media Sosial, Bawaslu Akan Takedown Berita Hoaks
1. Jokowi mau Pemilu 2024 jadi rujukan dunia
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo menginginkan agar gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 jadi rujukan dunia. Oleh sebab itu, Jokowi mendorong supaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan kualitas pemilu dengan benar.
Salah satu yang jadi tolak ukur dari kualitas pemilu ialah jumlah partisipan yang tinggi hingga pemahaman masyarakat terkait hak berpolitik.
Editor’s picks
"Pada saat menerima komisioner KPU tanggal 30 Mei 2022, Presiden mengatakan agar KPU betul-betul menjaga dan meningkatkan kualitas Pemilu 2024," ujar Tito ketika membuka acara Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2022).
"Indonesia, kita harus jadi rujukan dunia dalam penyelenggaraan pemilu, karena itu dorong partisipasi pemilih yang tinggi, termasuk memberikan pendidikan politik segala masif, agar masyarakat paham akan hak-haknya karena menentukan perjalanan bangsa ke depan," sambungnya.
Baca Juga: Atmosfer Sudah Terasa, Puan Khawatir Polarisasi di Pemilu 2024