Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Putra sulung Presiden Joko "Jokowi" Widodo sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengaku proyeknya di Solo sering mendapat penolakan dari sejumlah kementerian.
Hal tersebut diungkapkan Gibran saat ditanya, apakah sebagai putra Presiden RI mempermudah dirinya mendapat investor dalam berbagai proyek Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.
Baca Juga: Gibran Ungkap Tak Ada Grup WhatsApp di Keluarga Jokowi
Baca Juga: Gibran Mau Dagang Lagi Jika Tak Maju di 2024
1. Proyek Pemkot Solo tak selalu disetujui kementerian
Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka. (IDN Times/Larasati Rey) Gibran meminta kepada publik agar tidak melihat dirinya sebagai anak presiden sehingga punya berbagai hak istimewa. Sebaliknya, dia mengaku, berbagai proyek di Solo sering ditolak oleh kementerian.
"Kalau project-project yang ada di Solo, yang dibantu kementerian itu tidak semuanya pasti di-goalkan oleh menteri. Itu gak, jangan mem-framing seperti itu, banyak yang ditolak, banyak yang dialihkan ke kota lain yang lebih membutuhkan," kata dia dalam wawancara khusus bersama IDN Times di Mangkunegaran, Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (16/3/2023).
Baca Juga: Punya Harta Rp26 M, Gibran: Itu Uang Saya Sebelum Jadi Wali Kota Solo
2. Kemandirian Kota Solo karena kolaborasi
Wawancara khusus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di acara Real Talk with Uni Lubis di Mangkunegaran, Surakarta, Kamis (16/3/2023). (IDN Times/Reynaldy Wiranata & Gilang Pandutanaya) Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Lebih lanjut, Gibran menjelaskan, Pemkot Solo tak mudah mendapatkan dana untuk berbagai proyek. Mengingat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Solo termasuk yang rendah.
Dia mengatakan, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk pembangunan di wilayahnya ialah dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kementerian, hingga swasta.
"Kalau dibilang gampang gak juga. APBD kita kecil, kita mengakui itu tapi kita memperbanyak kolaborasi dengan semua pihak. Misalnya ini dengan BUMN ada juga yang kolaborasi provinsi, pemkot kemenhub, Kemen PUPR, misalnya di Simpang Tujuh Joglo kolaborasi," tutur dia.
"Ada juga kolaborasi murni dengan swasta misalnya Solo safari kolaborasi seperti itu soalnya duit kita kecil, dan banyak aset kita yang belum termanfaatkan dengan baik. Jadi itulah bargaining kita itu," lanjut Gibran.
Selain investor, kata dia, kinerja dan kualitas ASN juga perlu diperhatikan. Sehingga perannya terus berinovasi dan mempermudah investasi di Kota Solo. Kolaborasi antar lembaga itu juga diperbanyak aksi di lapangan. Sehingga kajian yang dilakukan bukan hanya teori dan perencanaan belaka.
"Dan kita kalau di Solo dengan semua investor, semua calon investor yang mau hadir di sini kita ingin ASN itu kerja-kerjanya seperti pengusaha, seperti swasta, kita ingin semuanya dipermudah," imbuh Gibran.
