TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Oposisi Melemah, Usman Hamid Khawatir Demokrasi Indonesia Hancur

Demokrasi Indonesia dinilai alami kemunduran

Ilustrasi kampanye (IDN Times/Galih Persiana)

Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyoroti bahaya melemahnya peran oposisi politik dan pemerintahan Indonesia saat ini.

Dia menjelaskan, melemahnya keberadaan oposisi terlihat dalam berbagai diterbitkannya kebijakan yang diakomodir dalam undang-undang.

"Melemahnya oposisi, kita lihat seluruh proses perundang-undangan yang disahkan dalam beberapa tahun terakhir nyaris tanpa kontrol politik, baik UU hukum pidana, UU omnibus law, UU sebelumnya perppu ormas, seluruhnya tidak ada partisipasi yang berarti dari masyarakat," kata dia dalam acara diskusi bertajuk Demokrasi di Bawah Ancaman: Disinformasi Jelang Pemilu yang digelar Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (10/2/2023).

Baca Juga: Ahmad Muzani: Gerindra Tak Masalah Koalisi dengan Oposisi

Baca Juga: Projo Tegaskan Tolak Penundaan Pemilu: Bahaya dan Merusak Demokrasi!

1. Kultur oposisi kian melemah

Diskusi publik bertajuk Demokrasi di Bawah Ancaman: Disinformasi Jelang Pemilu yang digelar Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (10/2/2023) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Bersamaan dengan melemahnya oposisi, Usman Hamid menyoroti penebalan kekuasaan eksekutif yang tumbuh subur. Bahkan saat ini lembaga penegak hukum dijadikan senjata untuk mengendalikan oposisi.

"Artinya memang pilar yang sangat penting adanya kultur oposisi yang kuat itu melemah. Penebalan kekuasaan eksekutif terjadi. Jadi kepolisian, kejaksaan itu dijadikan senjata, untuk kendalikan oposisi politik baik oposisi berbasis partai maupun non partai," tutur dia.

Baca Juga: Sudirman Said: IPK Anjlok akibat Demokrasi Cacat, 2024 Momen Perbaikan

2. Indonesia dikhawatirkan tak lagi anut sistem demokrasi

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia dalam konferensi pers Amnesty International Indonesia secara daring Senin (13/12/2021). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Lebih lanjut, Usman Hamid, mengaku khawatir jika Indonesia tidak punya oposisi politik maka pemerintah akan berjalan tanpa kontrol. Hal itu terbukti dari beberapa dinamika jelang Pemilu 2024, di mana dia menilai lembaga pemilu dan parpol sudah diintervensi.

Menurut dia, jika kebebasan masyarakat semakin dipinggirkan hingga oposisi politik melemah, makan bukan tidak mungkin Indonesia tak lagi menganut sistem demokrasi di masa mendatang.

"Jadi kalau ruang sipil kita menyempit, kalau oposisi politik kita melemah, integritas politik elektoral hancur, sebenarnya kita sebentar lagi bukan negara demokrasi," imbuh dia.

Baca Juga: Peneliti Australia Nilai Demokrasi Mundur sejak Dipimpin Jokowi

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya