Prabowo Mulai Godok Jatah Kursi Menteri Meski Belum Dilantik, Etis?
KPU secara resmi umumkan Prabowo-Gibran menang
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden terpilih, Prabowo Subianto mulai menyusun berbagai opsi mengenai nama-nama calon menteri yang akan mengisi kabinetnya nanti. Bahkan, Prabowo juga memberikan sinyal positif ke parpol yang tak mendukungnya untuk bergabung ke dalam kabinet.
Padahal, Prabowo sendiri belum dilantik dan masih berstatus sebagai presiden terpilih berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Jika tidak ada putusan hukum dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengganjal raihan suaranya, Prabowo bersama cawapres terpilih, Gibran Rakabuming Raka baru secara resmi akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang.
Lantas, etiskah sikap Prabowo terkait pembahasan kursi menteri tersebut?
Baca Juga: Prabowo Subianto: Kami Akan Jadi Presiden Seluruh Rakyat Indonesia
1. Prabowo terlalu dini bahas kursi menteri
Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza menilai pembahasan jatah menteri yang belakangan mulai disinggung pihak paslon nomor urut dua, Prabowo - Gibran tidak etis.
Dia menilai, harusnya pembahasan kursi menteri itu bisa ditahan dalam waktu beberapa bulan sampai resmi semua proses pemilu selesai. Apalagi saat ini sudah memasuki tahapan sengketa pemilu di MK.
Dosen Ilmu Pemerintahan Unpam, Serang, Banten ini juga mengatakan, Prabowo kurang etis membahas kursi menteri karena statusnya yang belum dilantik sebagai presiden. Di sisi lain, Prabowo masih bekerja sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) sebagai pembantu Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
"Semestinya Prabowo konsentrasi dulu sebagai Menhan. Ia juga semestinya lebih baik berbicara mengenai menghadapi gugatan sengketa di MK," kata dia saat dihubungi IDN Times.
Efriza juga menegaskan, jika ingin membahas mengenai kabinet dalam kepemimpinannya nanti, Prabowo lebih baik menyampaikan soal transisi pemerintahan, bukan porsi jabatan menteri.
Sebab, dengan dibahasnya porsi kursi menteri secara vulgar, justru terkesan pemilu ini dibangun atas dasar bagi-bagi kursi semata dan mengesampingkan visi, misi, serta program kerja.
"Andaipun membahas sebaiknya berbicara mengenai transisi pemerintahan bersama rekan-rekan koalisinya ketimbang membahas porsi bagi-bagi jabatan," tuturnya.
Baca Juga: Prabowo Ungkap Pesan Jokowi soal Antisipasi Titip-titip Jabatan