Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Tim Hukum Advokasi Pemilu Bersih 2024 melayangkan tuntutan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU RI). Tuntutan somasi itu terkait dugaan manipulasi data verifikasi faktual.
Adapun lembaga hukum yang melayangkan tuntutan tersebut, ialah firma hukum Themis Indonesia dan AMAR Law Firm and Public Interest Law.
Baca Juga: Perppu: Partai Parlemen Bisa Pilih Nomor Urut Pemilu Diundi atau Tidak
Baca Juga: Perppu Pemilu Diterbitkan, Jumlah Kursi DPR Bertambah Jadi 580
1. Beri surat somasi ke KPU RI
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Perwakilan firma hukum Themis Indonesia, Ibnu Syamsu Hidayat, menjelaskan pihaknya melayangkan somasi tersebut dan diterima bagian persuratan KPU RI. Surat tersebut berisi pengaduan dugaan kecurangan tahapan verifikasi parpol peserta Pemilu 2024.
“Beberapa hari yang lalu kami menerima beberapa aduan atau beberapa laporan dari berbagai komisioner, anggota komisioner maupun ketua komisioner yang di daerah maupun pegawai teknis di KPU di beberapa daerah, menyampaikan adanya dugaan pemalsuan atau kecurangan dalam proses verifikasi parpol calon peserta pemilu,” ujar Syamsu di kantor KPU, Selasa (13/12/2022).
Baca Juga: Kemendagri: Perppu Pemilu Jadi Dasar Hukum Pemilu di IKN dan DOB Papua
2. Kecurangan di beberapa daerah, TMS diubah jadi MS
Ilustrasi tahapan verifikasi faktual (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Syamsu menjelaskan, laporan yang dilayangkan kepada KPU RI tersebut merupakan akibat temuan beberapa modus dugaan kecurangan dalam verifikasi faktual. Salah satunya, adanya dugaan temuan terjadi di beberapa daerah yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) diubah menjadi memenuhi syarat (MS).
“Kemudian kami menduga berdasarkan cerita dari teman-teman adanya sebuah dugaan intimidasi dari KPU pusat kepada teman-teman di daerah, kepada KPU di provinsi maupun daerah untuk melakukan hal itu (manipulasi data),” tutur dia.
Baca Juga: KPU Pastikan PKPU Akomodir Pengundian Nomor Urut Parpol
3. Diduga libatkan sejumlah partai politik
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Tim Hukum Advokasi Pemilu Bersih 2024 yang mengatasnamakan pihaknya sebagai perwakilan anggota KPU dari beberapa daerah melayangkan tuntutan kepada KPU RI (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Lebih lanjut, Syamsu merinci tiga parpol yang diduga datanya dimanipulasi, yaitu Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).
Kendati, ujar Syamsu, pihaknya tidak merinci dari daerah mana saja yang mengalami dugaan kecurangan tersebut. Dia juga tidak merinci siapa-siapa saja yang mengadukan dengan alasan keamanan.
“Tentu juga ada dugaan kami, Partai Gelora, kami duga juga terjadi, kemudian Partai Garuda, dan PKN itu menduga terjadi kecurangan,” tutur dia.
“Adanya intimidasi dari pusat dan daerah, itu nanti akan kami susun kronologis yang sangat lengkap kemudian akan kami sampaikan ke teman-teman media,” sambung Syamsu.
Syamsu memastikan pihaknya memberi waktu tujuh hari kepada KPU RI untuk merespons somasi tersebut. Jika tidak ada respons, dua lembaga hukum ini akan melanjutkan laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan lembaga penegak hukum lainnya.
“Itu perlu kami pikirkan, karena di dalam somasi kami memberikan jangka waktu tujuh hari untuk menjawab somasi kami,” tutup dia.
