TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

UU Ciptaker Disahkan, KASBI: Rezim Jokowi Hianati Amanah Reformasi!

Anggota DPR dinilai tak punya empati

Demo buruh di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Jakarta, IDN Times - Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno, mengecam keras keputusan DPR RI mengesahkan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi Undang-Undang (UU).

Dia menilai, dengan adanya keputusan tersebut, pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hanya mengakomodir kepentingan kaum pemodal dan oligarki.

"Kami menyimpulkan bahwa rezim Jokowi-Ma'ruf Amin hanyalah penghamba kepentingan kaum pemodal dan oligarki. Rezim Jokowi telah menghianati amanat reformasi," kata dia saat dihubungi IDN Times, Selasa (21/3/2023).

Baca Juga: Mahasiswa Demo Tolak Ciptaker: DPR Tuli, Anti Demokrasi

Baca Juga: Partai Buruh Wanti-wanti Gen Z Kena PHK Imbas Perppu Cipta Kerja

1. Anggota DPR tak punya empati

Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Di samping itu, menurut Sunarno, Anggota DPR yang mengesahkan UU Ciptaker tidak memiliki empati karena mengesampingkan kepentingan rakyat.

"Anggota DPR telah kehilangan rasa empati kepada rakyatnya demi oligarki," ucap dia.

Baca Juga: DPR Sahkan UU Ciptaker, Dema UIN: Bukti Oligarki Lebih Berdaulat!

2. Masyarakat telah menolak sejak beberapa tahun lalu

Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Padahal rakyat dari berbagai elemen telah melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan terhadap ciptaker. Bahkan aksi tersebut sudah dilakukan secara masif sejak beberapa tahun lalu.

"Mereka tidak pernah melihat bahwa sejak tahun 2020 elemen gerakan rakyat (buruh, tani, mahasiswa pelajar, miskin kota) telah menyatakan menolak omnibus law cipta kerja yang kemudian berubah menjadi Perppu Ciptaker. Tapi pemerintah dan DPR tetap memaksakan," tutur dia.

Baca Juga: Mahasiswa Demo Tolak Ciptaker: DPR Tuli, Anti Demokrasi

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya