TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Viral Amplop PDIP, Ummat: Bawaslu Jangan Cuma Tegas ke Partai Islam

Viral di media sosial amplop PDIP dibagikan di masjid

Viral beredar postingan dugaan politik uang di masjid (dok istimewa)

Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya, mendorong agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berani menindak PDI Perjuangan (PDIP) terkait dugaan pelanggaran pemilu, bagi-bagi amplop di masjid.

Mustofa menilai, yang dilakukan politikus PDIP itu sebagai pelanggaran yang serius, karena secara terang-terangan membagikan uang di tempat ibadah.

Oleh sebab itu, kata dia, Bawaslu jangan hanya tegas dan berani menindak parpol bernapaskan Islam, seperti Partai Ummat beberapa waktu lalu. Namun, sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu juga harus berani menindak partai yang saat ini berkuasa, yakni PDIP.

"Apalagi bagi-bagi uangnya di dalam masjid, saya kira ini betul-betul pelanggaran yang serius. Jangan sampai, Bawaslu tegas di Partai Islam, dan melempem di partai yang mengaku nasionalis. Di mana Bawaslu?" kata dia saat dihubungi IDN Times, Senin (27/3/2023).

Baca Juga: Bawaslu: Larangan Kampanye Tempat Ibadah Saklek, Tidak Dapat Dilakukan

Baca Juga: Viral Amplop Gambar Politikus PDIP Dibagikan di Masjid, untuk Zakat? 

1. PDIP sebagai parpol penguasa tak patut pakai politik uang

Bendera PDI Perjuangan (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Mustofa menegaskan, PDIP sebagai parpol pemenang suara terbanyak di Pemilu 2019, tidak patut memanfaatkan politik transaksional. Harusnya, PDIP bisa memberikan contoh politik yang bermartabat.

Menurut dia, politik uang hanya membuat masyarakat semakin antipati. Oleh sebab itu, kata dia, bukan tidak mungkin masyarakat yang sudah cerdas akan berubah haluan dukungan pada Pemilu 2024.

"Sebagai partai penguasa, rasanya gak patut PDIP berbuat seperti ini. Harusnya tak ada lagi money politic di sana. Tetapi jika begini terus, tentu masyarakat akan antipati. Percayalah, akan ada perubahan. Tak selamanya masyarakat mau membiarkan Indonesia diajari praktik memalukan seperti ini," tutur dia.

Baca Juga: BEM KM Universitas Andalas Bikin Meme Puan Jadi Monster Mengerikan

2. Politik transaksional merusak bangsa

Ilustrasi politik uang (IDN Times/Helmi Shemi)

Mustofa mengakui, sering menemukan fenomena serupa. Bahkan, hampir terjadi di setiap kontestasi politik, seperti pemilu dan pilkada. 

"Saya rasa, warna dan nuansa amplop beserta gambar partai politiknya juga mirip. Mereka tampaknya satu ideologi dan satu komunitas," ucap dia.

Mustofa menuturkan, perilaku semacam ini sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Menurutnya, kegiatan politik uang tidak bermartabat, beradab, dan beretika. 

"Tetapi, lagi-lagi praktik politik transaksional terulang," tutur dia.

Lebih lanjut, Mustofa menegaskan, partai besutan Amien Rais ini akan tetap menjaga martabat partai dengan tidak menggunakan politik uang. Politik sistem transaksional hanya melahirkan pemimpin dan janji palsu.

"Kalau pun ada pemimpin yang bisa dimenangkan oleh uang, kami berani yakinkan bahwa regenerasi kepemimpinan mereka, hanya akan menghasilkan kader rusak dan tak memiliki gairah membangun negerinya," ujar dia.

"Mereka hanya akan menjadi penjual bangsa, kepada kepentingan asing semata, dan keuntungan dari sistem politiknya, hanya akan menguntungkan kelompoknya saja," imbuh Mustofa.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya