Anggaran Pemilu 2024 Membengkak karena Honor Panitia Naik sesuai UMR

21 Feb 2022, 12:43 WIB

Anggota komisi II dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus ketika hadir di rapat di gedung DPR. (Dokumentasi Humas DPR)

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran untuk Pemilu 2024 sebesar Rp76 triliun. Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus mengatakan usulan tersebut naik berkali-kali lipat dari Pemilu 2019 yang nilainya sebesar Rp25 triliun.

Guspardi menjelaskan bengkaknya usulan anggaran Pemilu 2024 karena ada tiga hal. Salah satunya mengenai rencana naiknya honor panitia setara dengan upah minimum regional (UMR).

"Jadi pembengkakan itu terjadi pada honor panitia ad hoc, yang tadinya honor Rp500 ribu sampai Rp1 juta, dia naikkan sama dengan UMR, itu yang menyebabkan terjadinya pembengkakan," ujar Guspardi kepada wartawan, Senin (21/2/2022).

1. Ada pengadaan kantor dan mobil

Anggota DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus (www.dpr.go.id)

Selain itu, bengkaknya usulan anggaran itu juga karena KPU mengajukan adanya pengadaan kantor dan mobil. Menurutnya, dua hal itu seharusnya tidak perlu dilakukan.

"Ini kan bisa berkolaborasi dengan pemda, KPU ini kan mitranya juga Kemendagri, kenapa tidak minta difasilitasi kemendagri, membuat surat usul, kabupaten/kota yang belum punya kantor, agar difasilitas oleh Kemendagri untuk menyediakan kantor untuk KPU bagi yang belum punya," ucapnya.

Politikus PAN ini menjelaskan, untuk anggaran tahapan pemilu di 2022, saat ini masih digodok di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah.

2. Anggaran Pemilu 2024 Rp76 Triliun, Perludem: Bikin Merinding

Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)

Sebelumnya, Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Angraini, merinding melihat usulan anggaran pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp76 triliun.

"Anggaran yang diajukan itu kalau saya baca dari dokumen yang saya dapat untuk 2022, 2023, dan 2024, 2025, jadi ada 4 tahun, jadi memang angka Rp76 triliun cukup bikin merinding di tengah situasi kita saat ini," ujar Titi dalam acara Ngobrol Seru by IDN Times, Jumat (18/2/2022).

Menurutnya, Indonesia saat ini sedang dihadapkan dalam situasi pandemik COVID-19. Seharusnya, lembaga negara bisa menghemat anggaran.

"Lalu, ada beberapa proyek besar negara, misalnya untuk rencana pindah ibu kota dan sebagainya, dan itu cukup menjadi pertanyaan apakah angka tersebut mampu dipenuhi," ucapnya.

3. Seharusnya ada sejumlah anggaran yang diusulkan bisa dicoret

IDN Times/Margith Juita Damanik

Titi menjelaskan, seharusnya ada sejumlah anggaran yang diusulkan itu bisa dicoret. Misalnya, perbaikan gedung.

Dia mengatakan, perbaikan gedung bukan suatu hal utama di masa pandemik ini. Sebab, masyarakat didorong untuk melakukan pertemuan secara virtual.

"Apakah misalnya semua pengelolaan pemilu itu masih mengedepankan pertemuan tatap muka? Kita saja didorong ini pertemuan daring, apakah KPU, Bawaslu pendekatannya sepeti pendekatannya berbeda atau gimana?" katanya.

Selain itu, kata Titi, KPU seharusnya bisa terbuka terkait anggaran. Mulai dari komponen anggaran digunakan untuk apa, hingga alasan mengajukan anggaran sebesar itu.

"Sehingga tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat, misalnya pemilu itu mahal, sehingga masyarakat punya stigma yang tidak baik," ujarnya.