Anggota DPR Minta IDI Beri Kritik RUU Kesehatan Langsung ke Senayan
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi IX Fraksi Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena merespons demo ratusan tenaga kesehatan dan juga Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada pagi ini, di Monas, Senin (8/5/2023).
Melki, sapaan akrabnya, menyampaikan sebaiknya para nakes tersebut langsung memberikan masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan langsung ke anggota DPR atau anggota panitia kerja (panja) yang menyusun beleid tersebut.
"Terkait demonstrasi oleh organsiasi profesi IDI kami sangat apresiasi karena itu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang menjadi ciri khas demokrasi. Selain itu alangkah baiknya jika ada masukan disampaikan kepada kami atau anggota DPR, atau anggota panja terkait RUU Kesehatan," kata Melki saat dihubungi IDN Times.
1. DPR sudah rapat dengan IDI soal RUU Kesehatan
Melki menjelaskan pihaknya sudah membahas RUU Kesehatan dengan seluruh stakeholder terkait untuk dimintai masukan dan pandangannya, termasuk IDI.
Dia juga mengatakan pembahasan RUU Kesehatan di tingkat panja sudah 50 persen pasca daftar inventarisir masalah (DIM) diserahkan Menkes Budi Gunadi Sadikin kepada DPR pada April lalu.
"Ini kan sudah 50 persen pembahasannya, DIM sudah diberikan, kami juga sudah mendengar seluruh masukan dan pendapat publik," kata Melki.
2. Sudah bahas masukan publik ke pemerintah
Melki juga menyampaikan selama ini, Komisi IX DPR sudah membahas masukan dari asosiasi profesi dan ahli kesehatan terkait RUU Kesehatan bersama pemerintah.
"Selama ini masukan publik tentu kami sudah bahas dengan pemerintah," ucap Melki.
3. IDI demo tolak RUU Kesehatan, minta Menkes Budi turun
Ratusan anggota dari lima Organisasi Profesi Kesehatan yang terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, dan Ikatan Bidan Indonesia menggelar Aksi Damai Nasional, di Area Monas, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2023).
Aksi damai ini sebagai bentuk penolakan RUU Kesehatan Omnibus Law. Ratusan massa aksi itu juga meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar turun dari jabatan karena dinilai tidak kompeten.
