Anggota DPR Sentil Jokowi Klaim Tak Berperan Dalam Revisi UU KPK

Ia menjelaskan, Jokowi saat itu mengirim tim mewakili pemerintah untuk membahas revisi UU KPK. Artinya, pembahasan RUU KPK di parlemen melibatkan pihak pemerintah.

Di sisi lain, Abduh menjelaskan, Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menerangkan bahwa setiap rancangan UU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Adapun, soal Jokowi yang tidak menandatangani UU KPK hingga akhir masa jabatannya, bukan berarti ia menolak untuk mengesahkan UU itu.

"Kemudian, soal tidak ditandatanganinya UU KPK terbaru oleh Beliau, hal tersebut tidak berpengaruh apa-apa karena berdasarkan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, UU tetap berlaku 30 hari setelah disahkan dengan atau tanpa tanda tangan Presiden," kata Leglator PKB itu.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan setuju dengan usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad agar UU KPK dikembalikan seperti sebelum direvisi.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi kepada awak media di sela menyaksikan pertandingan sepak bola Liga Indonesia di Stadion Manahan, Solo, Jumat (13/2/2026).

“Ya saya setuju, bagus. Karena itu dulu inisiatif DPR lho. Jangan keliru ya, inisiatif DPR,” kata dia.

Jokowi tak menampik, perubahan terhadap UU KPK digolkan di era pemerintahannya. Namun, ia menegaksan, RUU KPK saat itu bukan inisiatif pemerintah, melainkan DPR RI.

“Ya memang saat itu atas inisiatif DPR, direvisi,” katanya.

Meski begitu, Jokowi menegaskan dirinya tidak menandatangani revisi UU tersebut. “Tapi saya nggak, tidak tanda tangan,” ujar dia.

Lebih lanjut, Jokowi juga menanggapi isu mengenai pemilihan Ketua KPK yang baru. Ia menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada ketentuan dan aturan yang berlaku.

“Ya sesuai ketentuan aturan yang ada ajalah,” pungkas Jokowi.