Anggota DPR Tolak Usulan Luhut soal Redefinisi Korupsi: Bisa Lebih Masif

Politikus PKS itu meminta Luhut membaca kembali Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang di dalamnya turut mengatur bentuk tindakan rasuah, salah satu bentuknya suap-menyuap.

Alih-alih mengusulkan penghapusan kerugian negara, Luhut justru diminta menyampaikan ke Presiden Prabowo Subiantu bagaimana cara yang jitu untuk membentuk pemerintahan yang besih dan berwibawa. Selain itu, pemerintah juga diminta terus memperbaiki integritas aparat penegak hukum, dengan menaikkan gaji mereka.

"Indonesia sudah lama nyaman dengan sistem penggajian yang rendah terhadap aparat penegak hukumnya," kata Legislator PKS itu.

Nasir juga mendorong pemerintah untuk memperbaik sistem pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui perbaikan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (integrity criminal justice system).

Ia pun tidak memungkiri, masing-masing institusi aparat penegak hukum terkesan belum terintegrasi. Bahkan pemahaman definisi korupsi pun berbeda-beda oleh institusi APH.

"Selama ini tidak kita pungkiri, masing-masing institusi APH terkesan belum terintegrasi secara baik dan terukur," kata dia.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan sempat mengeklaim Presiden Prabowo menyetujui usul mengenai definisi korupsi di Indonesia. Kajian tersebut mengusulkan agar penanganan korupsi di Indonesia mengacu pada standar internasional.

Luhut menyoroti penerapan unsur kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara korupsi di Indonesia. Menurutnya, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang menerapkan unsur tersebut dalam penanganan korupsi.

Menurutnya, penerapan unsur kerugian negara dapat memberatkan, termasuk bagi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam menjalankan kegiatan bisnis. Ia tak menampik, setiap kegiatan bisnis memiliki risiko.