Anggota DPR: Usulan Luhut soal Korupsi Buka Jalan Penjarahan Uang Negara

Yulius mengatakan, UU Tipikor mengenal banyak bentuk tindak pidana korupsi, mulai dari suap hingga gratifikasi. Unsur kerugian negara tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yang kini dipindahkan ke Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP.

UNCAC yang diratifikasi Indonesia lewat UU Nomor 7 Tahun 2006 juga tidak pernah memberi satu definisi tunggal tentang korupsi. Di luar suap, konvensi itu turut mengatur penggelapan aset oleh pejabat publik, perdagangan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, peningkatan kekayaan secara tidaksah, suap di sektor swasta, sampai pencucian uang.

Ihwal kerugian negara, Pasal 3 Ayat 2 UNCAC menyebut unsur itu tidak wajib dibuktikan. Namun, pasal tersebut sama sekali tidak melarang negara memasukkannya sebagai unsur pidana. Pasal 65 Ayat 2 bahkan memberi ruang bagi negara untuk menerapkan aturan yang lebih ketat.

“UNCAC itu basisnya. Kalau dijadikan alasan untuk mempersempit delik korupsi, itu pembacaan yang keliru,” kata Yulius.

Alih-alih selaras, redefinisi korupsi menjadi sekadar suap justru dinilai akan menjauh dari semangat UNCAC yang mendorong perluasan delik. Menurut Yulius, usulan tersebut juga berpotensi mengganjal RUU Perampasan Aset yang ditargetkan rampung paling lambat 15 Desember 2026, serta UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kedua aturan itu menjadikan korupsi sebagai tindak pidana asal.

Artinya, ketika definisinya dipersempit, aset hasil penjarahan anggaran yang tidak melibatkan suap akan sulit ditelusuri, apalagi dirampas.

Yulius juga mengingatkan, kekhawatiran BUMN dan Danantara sudah dijawab dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN melalui prinsip doktrin kehati-hatian bisnis (business judgment rules).

“Di satu sisi, DPR sedang menyiapkan RUU Perampasan Aset untuk mengejar hasil korupsi. Di sisi lain, muncul usulan yang mempersempit apa yang disebut korupsi. Ini kontradiktif," ujar dia.

Dia pun meminta kajian DEN dibuka ke publik dan dikonsultasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta masyarakat sipil. Jika persoalannya kepastian hukum, kata Yulius, yang perlu dibenahi adalah rumusan delik kerugian negara sesuai arahan Mahkamah Konstitusi (MK), yakni niat jahat dipertegas, kerugian harus nyata dan ditetapkan BPK, dan pelaku bisnis yang beritikad baik dilindungi.

Pada saat yang sama, UNCAC tetap diadopsi utuh tanpa mengorbankan RUU Perampasan Aset. Menurut Yulius, redefinisi tersebut hanya akan menggerus upaya pemberantasan korupsi yang sudah dibangun sejak Reformasi. Langkah itu juga dinilai berseberangan dengan komitmen antikorupsi yang kerap disuarakan Presiden Prabowo.

“Kami yakin Presiden punya komitmen kuat untuk memberantas korupsi. Karena itu, usulan yang berpotensi melemahkan penegakan hukum perlu dikaji ulang secara terbuka sebelum ada keputusan apa pun,” kata dia.

Yulius menegaskan, perubahan definisi tindak pidana hanya bisa dilakukan lewat undang-undang bersama DPR.

“Komisi III akan mengawalnya agar setiap pembaruan hukum antikorupsi memperkuat penegakan hukum, bukan melemahkannya,” ujar dia.