Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, digugat anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan (Sumsel), periode 2019-2024 Amirul Muchtar. Surya Paloh digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).
Gugatan ini terdaftar pada Rabu (17/11/2021) dengan nomor 698/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. Choirul Nur Akrom menjadi kuasa hukum Amirul Muchtar.
Dalam gugatan tersebut, Amirul Muchtar tak hanya menggugat Surya Paloh sendiri, tapi juga menggugat Mahkamah Partai NasDem dan Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Sumatra Selatan, Herman Deru. Diduga gugatan ini berkaitan dengan pergantian antar waktu (PAW) Amirul Muchtar.
"Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum," demikian bunyi petitum gugatan yang dilansir laman resmi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) PN Jakarta Pusat, Kamis (18/11/2021).
Berikut empat gugatan Amirul Muchtar:
1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat secara keseluruhan
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang berkaitan Penggugat sebagai anggota NasDem dan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Priode 2019-2024.
3. Berada dalam status quo dan tidak membawa akibat hukum.
4. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai anggota NasDem dan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Priode 2019-2024 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
Dikonfirmasi, Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali mengatakan, belum mengetahui gugatan Amirul Muchtar. Meski begitu, Ahmad Ali mengatakan, NasDem menghormati sikap seseorang yang menggugat partainya.
Sebab hal itu, sambungnya, sesuai Undang-Undang yang berlaku. Ahmad Ali pun mengatakan, NasDem mempersilakan kadernya untuk melakukan gugatan bila merasa dirugikan.
"Dalam pelaksanaan putusan-putusan partai itu, kebijakan-kebijakan partai, ada orang yang merasa dirugikan, ada orang yang tidak puas. Yang tidak puas silakan gunakan mekanisme yang ada. Mau pengadilan, kemana, itu adalah hal yang harus kita hormati," kata Ahmad Ali kepada wartawan, Kamis.