Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi III DPR ramai-ramai datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (31/1/2022). Mereka datang sebagai anggota DPR untuk melakukan pemantauan di Pengadilan.
"Kunjungan kami ke sini dalam rangka ya melihat pertama apakah anggaran tahun 2021 itu yang dialokasikan untuk pengadilan Jakpus telah diimplementasikan telah digunakan dengan baik dan benar apa tidak," kata anggota Komisi III DPR Arsul Sani , Senin (31/1/2022).
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, DPR punya hak mengecek realisasi anggaran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebab, pengadilan juga membahas anggaran dengan DPR.
"Kami berkepentingan untuk mendengar dari pimpinan pengadilan di sini beserta staf kepaniteraan pengadilan, hal-hal apalagi yang masih memerlukan dukungan anggaran dari DPR," ujar Arsul.
DPR dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengadakan rapat. Menurut Asrul, rapat itu penting agar bisa mendengarkan kebutuhuan pengadilan terkait fasilitas untuk bisa melayani masyarakat lebih baik lagi ke depannya.
"Tadi Pak Ketua pengadilan menyebutkan yang belum adalah itu ruang pertemuan untuk kreditur dalam rangka PKPU yang besar," kata Arsul.
Menurut Arsul, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membutuhkan ruangan yang mumpuni untuk membahas perkara besar. Selain itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menangani kasus tindak pidana korupsi.
"Bisa alternatif menggunakan tempat lain, gedung pertemuan atau apa, tapi nanti ada isu apakah itu sah atau tidak karena tidak di ruang pengadilan," kata Arsul.