Angka Anak Akhiri Hidup Melonjak, Pemerintah Terbitkan SKB 9 Menteri

06 Mar 2026, 07:27 WIB

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN bersama delapan kementerian/lembaga menandatangani SKB Kesehatan Jiwa Anak untuk memperkuat pengasuhan positif dan cegah bunuh diri anak. (Dok. Kemendugbangga)

Intinya Sih

Kasus bunuh diri anak di Indonesia melonjak tajam, dari 604 kasus pada 2022 menjadi 1.498 kasus pada 2024, menurut data Polri dan survei nasional terkait kesehatan jiwa anak.
Pemerintah menerbitkan SKB tentang Kesehatan Jiwa Anak yang ditandatangani sembilan menteri untuk memperkuat pencegahan melalui pengasuhan keluarga dan sinergi lintas sektor.
Kemendukbangga/BKKBN menyiapkan 600 ribu tim pendamping keluarga guna mengedukasi serta memperkuat delapan fungsi keluarga dalam menjaga kesehatan mental anak di seluruh Indonesia.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah akhirnya membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak yang ditandatangani 9 menteri (SKB 9 Menteri), guna menindaklanjuti kasus anak akhiri hidup yang belakangan meningkat signifikan di Indonesia.

Menurut data Polri, pada 2024 ada 1.498 kasus, naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2022 yang berada di angka 604 kasus. Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) pada 2024 juga tercatat 62,19 persen anak dengan masalah kesehatan jiwa mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir.

“Faktor utama pemicu keinginan mengakhiri hidup adalah pengasuhan dan konflik keluarga 24 persen sampai 46 persen, berdasarkan data healing119.id (2025), dan data KPAI 2024-2025. Pola pengasuhan keluarga ini harus kita pahami bersama dan melibatkan banyak hal, peran Kemendukbangga/BKKBN cukup besar di sini,” kata Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (6/3/2026).

1. Siapkan 600 ribu tim pendamping keluarga di seluruh Indonesia

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji, mengatakan komitmen untuk mengimplementasikan SKB tentang Kesehatan Jiwa Anak, dengan menurunkan 600 ribu tim pendamping keluarga di seluruh Indonesia.

“Kami siap support bersama dengan kementerian atau lembaga yang lain. Ada 600 ribu tim pendamping keluarga se-Indonesia yang mendampingi 74 juta keluarga yang dapat diberdayakan untuk mengatasi masalah kesehatan jiwa anak, melalui edukasi delapan fungsi keluarga yang menjadi kekuatan di Kemendukbangga/BKKBN," kata dia, Kamis (5/3/2026).

2. Integrasikan edukasi kesehatan jiwa anak dalam program keluarga

Berdasarkan lampiran SKB 9 Menteri, Kemendukbangga/BKKBN berperan dalam penguatan fungsi keluarga berbasis siklus hidup dalam pencegahan masalah kesehatan jiwa anak. Fungsi keluarga yang akan dikuatkan adalah keagamaan, cinta kasih, sosial budaya, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan.

Kemendukbangga/BKKBN juga berperan dalam integrasi pesan dan materi edukasi kesehatan jiwa anak ke dalam program pembangunan keluarga, peningkatan koordinasi dan sinergi lintas sektor pada aspek penguatan keluarga dalam upaya promotif dan preventif kesehatan jiwa anak, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan keluarga yang berkaitan dengan penguatan fungsi keluarga dalam pencegahan masalah kesehatan jiwa anak.

3. Total ada sembilan kementerian ikut teken SKB 9 Menteri

Sembilan menteri yang meneken SKB ini adalah Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenteriPPPA) Arifah Fauzi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

SKB 9 Menteri diteken pada Kamis (5/3/2026) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).