Angka Kemiskinan Bertambah, Wagub: Bukan Cuma di Jakarta

15 Jul 2022, 22:17 WIB

ilustrasi ekonomi (IDN Times)

Jakarta, IDN Times - Angka kemiskinan di DKI Jakarta pada Maret 2022 mencapai 4,69 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Angka ini naik tipis dari 0,02 persen poin dibandingkan periode September 2021, namun turun 0,03 persen poin dibandingkan Maret 2021.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, peningkatan angka kemiskinan tidak hanya terjadi di DKI Jakarta, tetapi juga terjadi di seluruh Indonesia.

“Jadi peningkatan kemiskinan tidak hanya di DKI Jakarta tetapi seluruh Indonesia. Itu disebabkan karena pandemik COVID-19 yang lebih dari 2 tahun,” kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/7/2022).

1. Pemprov DKI berupaya menghadirkan solusi

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, didampingi Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, saat panen padi di Cilincing. (Dok. Humas Pemkot Jakarta Utara)

Riza mengatakan, Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat terus mengupayakan berbagai program dan solusi. Di antaranya membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Bagaimana kita membuka pekerjaan sebanyak mungkin, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi inflasi seperti yang disampaikan Presiden dan juga berkali-kali kita menjadi negara yang baik dalam rangka mengatasi dan mengendalikan COVID-19 dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujar Riza.

2. Perekonomian belum sepenuhnya pulih

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (IDN Times/Aryodamar)

Menurut data BPS, meningkatnya kasus baru COVID-19 karena varian Omicron selama periode Maret 2022, berdampak pada diberlakukannya pembatasan beberapa aktivitas ekonomi yang sudah mulai berangsur pulih.

Di sisi lain, perekonomian mulai membaik namun daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Selama periode September 2021 hingga Maret 2022, ekonomi Jakarta tumbuh 4,42 persen. Namun inflasi juga tercatat cukup tinggi, yakni pada level 1,78 persen.

3. Bansos belum optimal didistribusikan

Ilustrasi bansos dari pemerintah (Dok. IDN Times)

Pada saat bersamaan, kucuran berbagai jenis bantuan sosial (bansos) baik dari Pemerintah Pusat maupun provinsi yang dapat membantu menjaga daya beli belum secara optimal didistribusikan.

“Hal ini berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat miskin,” ujar dia.