Anies Berisiko Batal Nyagub, Fahri Hamzah: Perlu Introspeksi!

12 Agu 2024, 17:05 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah (dok. Gelora)

Intinya sih...

Fahri Hamzah soroti kurangnya dukungan parpol terhadap Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Popularitas Anies tidak berguna dalam sistem syarat batas dukungan kursi DPRD dari parpol.
Fahri mendukung penataan sistem pencalonan kepala daerah yang dikaitkan dengan kaderisasi, bukan popularitas.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah menilai Anies Baswedan perlu introspeksi di tengah memanasnya pencalonan jelang Pilkada DKI Jakarta 2024.

Hal tersebut disampaikan Fahri Hamzah saat membahas risiko gagalnya Anies maju di pilkada karena kurangnya dukungan parpol.

"Nah saya bilang ini perlu introspeksi lah, perlu refleksi. Dan saya sudah bilang juga kan terkait Bung Anies Baswedan itu juga perlu refleksi, perlu introspeksi," katanya saat ditemui di Gelora Media Center, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (12/8/2024).

1. Popularitas Anies tak ada gunanya

Anies Baswedan sambangi markas Pemuda Pancasila DKI Jakarta (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Fahri menyampaikan, popularitas Anies tak ada gunanya di gelaran pilkada yang menggunakan sistem syarat batas dukungan kursi DPRD dari parpol seperti sekarang ini.

"Karena sistem tiket yang ada sekarang ini itu menyebabkan popularitas itu sebenarnya jadi nggak ada gunanya," tegas dia.

"Karena pada dasarnya itu tiket itulah yang menentukan dan sumber tiket ini kan tidak mempertimbangkan popularitas pada akhirnya gitu. Ada waktunya dipertimbangkan, ada waktunya tidak dipertimbangkan. Kalau dugaan saya dalam kerangka DKI popularitas tidak akan dipertimbangkan," sambung Fahri Hamzah.

2. Fahri Hamzah dorong sistem pencalonan ke depan ditata dengan baik

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah saat ditemui di Rumah Pemenangan Prabowo 08, Slipi, Jakarta Barat (11/9/2023) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Fahri mengaku mendukung penataan sistem pencalonan kepala daerah sejak dulu. Salah satu hal yang dipertimbangkan, pencalonan di pilkada harus merupakan kader parpol.

"Kalau saya mengusulkan ke depan itu, pencalonan itu dikaitkan dengan kaderisasi. Jadi bukan dengan popularitas. Sekarang kan menjadi ambigu. Anies Baswedan itu kader siapa, kader partai mana? Akhirnya orang lari ke partainya. Yang dibilang kader internal, kader inti, kader utama, segala macam itu mengalahkan popularitas," ungkapnya.

3. Gelora bantah isu ada upaya jegal Anies

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Lebih lanjut, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ini membantah adanya isu mengenai upaya menjegal Anies agar tidak jadi maju di Pilkada DKI Jakarta.

"Nggak ada (soal penjegalan Anies). Ini soal pragmatisme di dalam pemilihan tiket saja. Dulu orang mungkin ada perlu popularitas. Saya mengatakan, saya tuduh, partai-partai yang mengambil Anies Basweedan dulu itu dalam rangka bertahan. Supaya partainya nggak hilang. Dia ambil itu limpahan suara kanan untuk partai mereka," imbuhnya.

Belakangan meruak isu ada penjegalan terhadap Anies. Kabar itu semakin hangat diperbincangkan di tengah adanya upaya parpol pendukung Prabowo-Gibran yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) merayu PKS, PKB, dan NasDem untuk bergabung dalam koalisi.

Di sisi lain, PKS, PKB, dan NasDem merupakan parpol yang sudah memberikan lampu hijau mengusung Anies di Pilgub DKI Jakarta 2024.