Anies Siap Terima Tantangan Debat dari BEM UI: Yuk, Kapan?

Lebih lanjut, Surya menjelaskan bahwa tim Anies memang sedang menyasar anak muda untuk diskusi terkait visi dan pandangan bangsa ke depan. Ia mengatakan mayoritas masyarakat akan mengetahui gagasan Anies usai bertemu secara langsung.

"Kami di tim Anies juga sedang giat menyasar kelompok milenial dan pekerja muda yang memang rentan sekali situasinya saat ini. Banyak kelompok mahasiswa mendukung setelah merasakan sentuhan langsung dari Pak Anies," kata Surya. 

Anies sebelumnya mengikuti kegiatan dengan tema "Millennial Menyampaikan, Anies Baswedan Mengerjakan." Di forum tersebut, Anies menerima pertanyaan dari anak muda terkait isu yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Kemudian, Anies meresponsnya. 

Ada pula kegiatan adu gagasan yang digelar di Pos Bloc, Jakarta Pusat dengan judul 'Desak Anies.' Di acara itu, masyarakat bisa langsung bertanya kepada Anies. 

Sebelumnya, di dalam keterangan tertulis pada hari ini, Melki mengatakan BEM UI menantang tiga bakal capres untuk adu debat di kampus kuning. Melki menggaris bawahi pihaknya siap menggali isi pikiran ketiga bacapres.

"Jika memang punya nyali, BEM UI mengundang semua calon presiden/bakal calon presiden untuk hadir ke UI karena kami siap untuk menguliti semua isi pikiran kalian. Datang ke UI jika berani!" ujar Melki. 

Ia menambahkan dengan dibolehkannya institusi pendidikan dijadikan tempat berkampanye maka harus dimanfaatkan untuk menguji isi otak tiap calon pemimpin. "Bukannya malah dijadikan ladang cari muka para pemimpin kampus dan ladang main mata kaum intelektual serta politisi saja," tutur dia. 

Menurutnya, kampanye-kampanye politik dan beragam ucapan para politisi sudah semakin membosankan. Kaum muda, kata dia, sudah tidak tertarik dengan kalimat normatif, politik identitas dan pencitraan politik. Anak muda UI, ujarnya lagi, ingin mengadu argumen dengan para bakal capres. 

"Kami siap menyampaikan aspirasi kami dan mendebat seluruh argumen kalian jika perlu. Kami tak mau masa depan bangsa ini digantungkan pada calon pemimpin yang hanya fokus pada kampanye, pencitraan, dan lip service yang tidak bermutu. Kami butuh pemimpin yang cerdas dan berpihak untuk rakyat banyak," katanya lagi.

Sebelumnya, pada 15 Agustus 2023 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) membolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan (sekolah dan kampus) selama tidak menggunakan atribut kampanye.  Hal itu merupakan bunyi Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023. Putusan itu merupakan respons dari permohonan uji materi yang diajukan dua warga negara, Handrey Mantiri dan Ong Yenni.

Mereka menilai ada inkonsistensi norma terkait larangan kampanye dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 280 ayat 1 huruf h melarang kampanye di tempat ibadah, tempat pendidikan, dan fasilitas pemerintah. Sedangkan, dalam bagian Penjelasan beleid itu terdapat kelonggaran terkait larangan tersebut.

MK dalam amar putusannya menyatakan, bagian Penjelasan itu tidak berkekuatan hukum mengikat karena menciptakan ambiguitas. Kendati demikian, MK memasukkan bunyi bagian Penjelasan itu ke dalam norma pokok Pasal 280 ayat 1 huruf h, kecuali frasa "tempat ibadah".

"Sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu selengkapnya berbunyi, '(peserta pemilu dilarang) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu'," demikian bunyi putusan MK itu.

Dalam pertimbangannya, MK mengatakan, ketentuan pengecualian itu dimasukkan ke dalam norma pokok karena sudah diatur seperti itu sejak UU Pemilu sebelum-sebelumnya. 

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.