Anies Ubah Syarat Beli Rumah DP 0 Rupiah, PSI: Kalangan Bawah Tergusur

16 Mar 2021, 14:21 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah syarat memiliki rumah DP 0 rupiah, yang menjadi janji kampanyenya dulu. Kini, warga berpenghasilan hingga Rp14 juta juga bisa menikmati program tersebut.

"Menetapkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp14.800.000 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan," tulis Anies seperti dikutip dari Keputusan Gubernur Nomor 588 Tahun 2020, yang ditandatangani pada Juni 2020.

1. Fraksi PSI duga perubahan aturan karena rumah DP 0 rupiah sepi peminat

Anggota Fraksi PSI, Eneng Maliasari dan anggota Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta (IDN Times/Aryodamar)

Anggota Komisi B dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Malianasari mempertanyakan perubahan aturan tersebut. Sebab, dalam aturan sebelumnya yang dijanjikan dalam kampanye maksimal berpenghasilan Rp7 juta per bulannya.

“Belum ada penjelasan dari Pemprov DKI mengapa batas penghasilan dinaikkan menjadi Rp14 juta. Mungkin karena hingga November 2020 masih sedikit rusun DP 0 yang terjual, yaitu hanya 481 unit," ucap Eneng dalam keterangan tertulis.

2. Masyarakat kelas menengah ke bawah diyakini bakal tergusur oleh kalangan menengah ke atas

Rumah DP 0 Persen, Klapa Village (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Eneng mengatakan, kenaikan batas penghasilan ini dapat membuat masyarakat menengah atas bisa membeli rumah itu. Akibatnya, warga berpenghasilan rendah tergeser.

"Kalau begini, di mana letak keberpihakan yang dijanjikan saat kampanye?” kata dia.

3. Pemprov DKI Jakarta membenarkan adanya perubahan aturan

Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sarjoko (IDN Times/Aryodamar)

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Perumahan DKI Jakarta Sarjoko membenarkan adanya perubahan tersebut. Menurutnya, perubahan dibuat agar semakin banyak yang bisa mendapat akses membeli rumah tersebut.

"(Perubahan aturan) untuk akses hunian milik," jelasnya.