Demo di DPR, GADPI Bawa Tiga Tuntutan soal Pinjol
Jakarta, IDN Times – Sejumlah masyarakat yang mengaku terjerat pinjaman online (pinjol) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Mereka tergabung dalam kelompok Garda Antiteror DC Pinjol Indonesia (GADPI) yang menyuarakan persoalan para debitur, mulai dari intimidasi penagihan hingga penyebaran data pribadi.
Ketua Umum GADPI, Dery Aprilyanto, mengatakan, kelompoknya hadir untuk mewadahi masyarakat yang mengalami persoalan pinjol. Menurut dia, banyak debitur menghadapi tekanan psikologis akibat cara penagihan yang dinilai tidak manusiawi.
Dery mengatakan, terdapat sekitar 46 juta masyarakat yang terjerat pinjol. Sementara itu, outstanding pinjaman hingga Oktober 2026 telah mencapai lebih dari Rp106 triliun.
"Kami tidak lari sama sekali, tapi paling tidak penagihnya tolong diperbaiki. Pada saat kami tunda bayar, tidak bisa membayar karena keadaan ekonomi, tolong diperbaiki soal itu," ujar Dery.
Berikut tiga tuntutan GADPI, khususnya kepada DPR RI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)!
1. Membubarkan pinjol legal maupun ilegal
Demo di DPR, GARPI Bawa 3 Tuntutan soal Persoalan Pinjol, Jakarta, Selasa (10/11/2026) (IDN Times/Cantika Lutfiah) Tuntutan pertama GADPI adalah membubarkan layanan pinjaman online, baik yang berstatus legal maupun ilegal. Dery menilai keberadaan pinjol justru membuat sebagian masyarakat semakin terjerat utang, terutama ketika mereka meminjam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Hentikanlah pinjolnya, kemudian tunda bayarnya, kumpulkan, kemudian bayar. Jangan gali lubang tutup lubang lagi. Seperti itu yang bikin teman-teman akhirnya terjerat,” kata dia.
Menurut Dery, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap keberadaan layanan pinjol yang selama ini diklaim masyarakat dapat membantu perekonomiannya.
2. Moratorium pinjol selama 1 hingga 2 tahun
Demo di DPR, GARPI Bawa 3 Tuntutan soal Persoalan Pinjol, Jakarta, Selasa (10/11/2026) (IDN Times/Cantika Lutfiah) GADPI juga meminta pemerintah melakukan moratorium atau penghentian sementara aktivitas pinjol selama satu hingga dua tahun.
Dery berharap kebijakan tersebut dapat menjadi kesempatan untuk membenahi sistem dan pengawasan terhadap perusahaan pinjaman online.
Dia menilai, regulasi yang telah dibuat OJK sebenarnya sudah cukup baik. Namun, pelaksanaannya di lapangan dinilai masih bermasalah karena pengawasan terhadap perusahaan pinjol belum berjalan secara optimal.
"Regulasinya semuanya sudah baik. Tapi pengawasannya yang tidak baik," kata Dery.
3. Menghentikan penagihan melalui pihak ketiga
Demo di DPR, GARPI Bawa 3 Tuntutan soal Persoalan Pinjol, Jakarta, Selasa (10/11/2026) (IDN Times/Cantika Lutfiah) Tuntutan ketiga, GADPI meminta perusahaan pinjol tidak lagi menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan apabila layanan tersebut kembali beroperasi setelah moratorium.
Dery menilai praktik penagihan oleh pihak ketiga kerap disertai intimidasi, penyebaran data pribadi atau doxing, hingga ancaman terhadap debitur dan keluarganya. Dia mencontohkan ada debitur yang fotonya diedit menjadi gambar tidak senonoh, kemudian disebarkan kepada lingkungan kerja. Akibatnya, sejumlah debitur bahkan kehilangan pekerjaan.
Selain itu, Dery mempersoalkan adanya ancaman kekerasan dan penggunaan kata-kata kasar dalam proses penagihan. Menurutnya, tindakan tersebut berdampak pada kesehatan mental hingga memicu konflik dalam keluarga.
"Jangan lagi menyalahkan masyarakat yang meminjam. Loh kami meminjam karena memang butuh. Terlepas dari buat apa pun itu ya," ujar dia.
Melalui tuntutan tersebut, GADPI meminta DPR RI mendorong OJK memperbaiki sistem pengawasan dan regulasi pinjaman online. Dery juga mengatakan, kelompoknya akan menggelar aksi lanjutan.
“Kemungkinan ada aksi lanjutan. Kemungkinan akan digelar di Gedung OJK tapi kita belum tahu tanggalnya,” ucap Dery.
