MA Tak Temukan Bukti Gibran Punya Ijazah Setara SMA
Jakarta, IDN Times - Mahkamah Agung (MA) telah merilis Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 terkait gugatan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan itu telah dibacakan pada 30 Oktober 2026.
Dalam pertimbangannya, MA menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki wewenang mengadili perkara sengketa pemilu, namun PTUN juga harus tetap menjalankan fungsi korektif. Mengingat, perkara sengketa pemilu tersebut terdapat pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur dan sistematis.
"Setelah dilampauinya tenggang waktu tersebut patut diketahui telah terjadi pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan terencana yang membahayakan kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat untuk memilih putra terbaik yang memenuhi syarat administrasi," demikian dikutip dari putusan MA, Selasa (10/11/2026).
MA menilai pelanggaran administratif yang terjadi dalam proses Pemilu 2024, bukan hanya sekadar kepentingan kontenstan belaka. Namun, terdapat kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
MA menganggap putusan MK telah membuat perubahan keadaan hukum baru, untuk mengesampingkan eksepsi termohon kasasi dahulu tergugat lainnya.
"Karena putusan pengadilan merupakan bagian dari sistem hukum, perlu mengedepankan keadilan substantif daripada keadilan prosedural," tulis MA.
Lalu, MA juga tidak menemukan fakta adanya ijazah setara SMA yang didaftarkan Gibran pada pencalonan Pemilu 2024.
"Bahwa secara faktual objek sengketa a quo diterbitkan oleh termohon kasasi dahulu tergugat didasarkan pada certificate of attendance, academic records dan explanation of grades maupun dokumen lain yang tidak dapat membuktikan tentang keberhasilan Gibran Rakabuming Raka menamatkan jenjang pendidikan tertentu, tetapi hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan," jelas MA.
"Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri, yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat," lanjut MA.
MA menyatakan, penyetaraan kurikulum internasional ke nasional tanpa dilengkapi bukti sertifikat kelulusan, merupakan tindakan yang tidak cermat.
"Bahwa penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain dengan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional tanpa didukung dengan ijazah/sertifikat/diploma hasil tamat belajar, merupakan tindakan yang tidak cermat yang mempengaruhi fakta materiil dari suatu keputusan," sebut MA.
"Sehingga tindakan hukum termohon kasasi dahulu tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo melanggar asas kecermatan formal," sambung MA.
Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi gugatan mengenai keabsahan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sebagai syarat pencalonan sebagai Wakil Presiden Pemilu 2024.
Putusan dengan Nomor 742 K/TUN/2026 itu diputus Yulius selaku Ketua Majelis, Maftuh Effendi selaku Anggota Majelis 1 dan Hari Sugiharto selaku Anggota Majelis 2 pada 20 Oktober 2026.
"Amar putusan: Kabul Kasasi, batal putusan Judex Facti, Adili Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya,: demikian putusan yang dikutip dari situs Mahkamah Agung, Jumat, 30 Oktober 2026.
MA membatalkan putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT yang diperkuat dengan putusan PTUN itu diperkuat Pengadilan Tinggi TUN Jakarta melalui putusan 130/B/2026/PT.TUN.JKT. Putusan saat itu menyatakan gugatan Subhan tidak dapat diterima.
Diketahui, Subhan mengugat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Cq Sekjen Pendidikan Dasar dan Menengah pada 19 Februari 2026.
Ia meminta agar Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah, dan batal demi hukum. Selain itu, ia juga meminta agar Surat Keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Gugatan itu tidak diterima PTUN Jakarta yang diperkuat Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, melalui putusan 130/B/2026/PT.TUN.JKT. Kemudian, Subhan mengajukan banding dan Kasasi diterima Mahkamah Agung (MA).
