Antisipasi Demo di DPR, Polisi Alihkan Sejumlah Ruas Jalan

05 Okt 2020, 07:23 WIB

Ilustrasi pengalihan arus akibat aksi massa di gedung DPR/MPR, Selasa (25/8/2020) (Dok. Humas TransJakarta)

Jakarta, IDN Times - Aksi unjuk rasa masif rencananya akan berlangsung pada hari ini, Senin (5/10/3020) di kawasan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Selatan.

Guna mengantisipasi hal tersebut, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya (Ditlantas) Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk menghindari sejumlah ruas jalan yang ada di sekitar gedung DPRI.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo menjelaskan ada 5 ruas jalan yang harus dihindari.

"Antisipasi giat demo, 5 Oktober 2020, lokasi depan Gedung DPR/MPR. Hindari jalan sekitar Gedung DPR/MPR," kata Sambodo dalam keterangannya, Senin (5/10/2020).

1. Ruas jalan yang perlu dihindari

Ilustrasi kemacetan di Jakarta. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Sambodo menjelaskan masyarakat perlu menghindari sejumlah ruas jalan. Mulai dari Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Gelora, Jalan Palmerah Timur, dan Jalan Gatot Subroto.

2. Daftar ruas jalan yang dialihkan

Sejumlah kendaraan memadati ruas jalan Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (15/8/2020) (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

Dengan adanya kondisi ini, Ditlantas Polda Metro Jaya juga sudah menyediakan sejumlah pengalihan arus lalu lintas untuk menghindari kemacetan, berikut daftarnya:

Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pamuda arah Jalan Gatot Subroto diputar balik di Doorbrak depan Pintu 10 mengarah ke Jalan Gerbang Pemuda kembali.
Arus lalu lintas dari Tol Dalam Kota yang akan keluar di Offramp Pulo Dua diluruskan ke arah Tol Tomang.
Arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur arah Jalan Gelora diluruskan ke Jalan Tentara Pelajar.
Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda arah Jalan Gelora dibelokkan ke kiri Jalan Asia Afrika.

3. Buruh akan gelar demo tolak RUU Ciptaker

Suasana demo tolak RUU HIP dan RUU Omnibus Law di depan Gedung DPR, Kamis (16/7/2020) (IDN Times/Novy Agrina)

Organisasi buruh dan aliansi-aliansi daerah rencananya memang akan kembali menolak pengesahan RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Sejumlah buruh dari berbagai daerah akan melangsungkan aksi nasional dengan tajuk Pemogokan Umum Rakyat Indonesia selama tiga hari mulai 6-8 Oktober 2020.

Agenda ini dilaksanakan serentak di berbagai wilayah di Indonesia dan akan berlangsung di depan Gedung DPR pada Kamis, 8 Oktober mendatang.