Antisipasi Gempa Megathrust, BMKG Ingin Bangun InaTEWS Baru di Bali

Dwikorita menjelaskan, seandainya gempa megathrust terjadi di Jakarta, gedung InaTews yang sekarang di Kemayoran, Jakarta Pusat. Jaringan komunikasi BMKG seperti infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) bisa lumpuh, rusak, dan terputus.

Hal inilah yang coba diantisipasi BMKG dengan membangunan Gedung Operasional Peringatan Dini Tsunami (Indonesia Tsunami Early Warning System-InaTEWS) di Bali, sebagai fungsi cadangan.

“Gedung operasional cadangan yang ada di Denpasar perlu disiapkan dengan desain khusus tahan gempa. Gedung di Bali sebagai backup jika sewaktu-waktu InaTEWS yang di Jakarta benar-benar mengalami kelumpuhan,” kata dia.

Keberadaan gedung InaTEWS di Bali ini sebagai bagian dari mitigasi dan manajemen risiko dalam kondisi darurat, apabila sewaktu-waktu operasional InaTEWS di Kemayoran Jakarta mengalami kelumpuhan. Hal ini didasarkan pada skenario terburuk, yaitu jika gempa terjadi di lepas pantai Samudra Hindia pada jarak kurang lebih dari 250 kilometer dari tepi pantai.

Selain itu, menurut Dwikorita, gempa megathrust berkekuatan magnitudo 8,7 diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional InaTEWS BMKG di Jakarta, dan mungkin merobohkan gedung operasional lama yang tidak disiapkan tahan gempa dan likuefaksi.

“Maka sebagai upaya Manajemen Risiko demi keberlanjutan operasional sistem peringatan dini, Gedung Operasional InaTEWS yang lama perlu dibangun kembali dengan standar bangunan tahan gempa dan tahan likuifaksi. Bangunan yang saat ini ditempati merupakan bekas Gedung Bandara Kemayoran yang dibangun pada 1980-an,” ujarnya.

Dwikorita berharap penjelasan ini dapat meredakan kekhawatiran masyarakat akibat beredarnya potongan video TikTok tersebut, dengan narasi yang tidak sesuai konten dan konteksnya.

Karenanya, Dwikorita berharap masyarakat lebih jeli dan hati-hati, tidak menelan mentah-mentah isu atau kabar yang bersumber dari media sosial.

“Pastikan informasi yang diperoleh hanya dari BMKG. Karena hanya BMKG lah satu-satunya lembaga pemerintah yang diberi kewenangan dan tugas di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika,” jelas Dwikorita.