Antisipasi Masalah Visa Haji, Timwas DPR Dorong Integrasi Siskohat dengan Nusuk
- Visa Heri tidak terbaca di sistem keimigrasian Arab Saudi
- Perlu sinkronisasi sistem Siskohat dan Nusuk untuk perlindungan jemaah haji
- Diperlukan solusi agar tak merugikan jemaah haji dalam penyelenggaraan haji ke depan
Jakarta, IDN Times - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengusulkan agar Kementerian Agama (Kemenag) melakukan sinkronisasi antara Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) milik Indonesia dengan sistem haji milik Arab Saudi, seperti Massar Nusuk.
Menurutnya langkah tersebut sangat penting untuk mencegah terulangnya insiden terkait data dan dokumen jemaah, seperti kasus visa haji bermasalah yang dialami seorang jemaah asal Bandung, Jawa Barat, bernama Heri Risdiyanto.
"Massar Nusuk atau platform tunggal validasi data jemaah haji dari Arab Saudi harus betul-betul dipelajari. Ini berarti harus ada reformulasi dan reformasi terkait penyelenggaraan haji ke depan," ujarnya dilansir dari ANTARA, Jumat (6/6/2025).
1. Visa tidak terbaca di sistem keimigrasian Arab Saudi
Heri ditahan petugas imigrasi saat tiba di Arab Saudi karena visanya tidak terbaca dalam sistem keimigrasian setempat.
Hasil pemeriksaan Siskohat oleh petugas haji Indonesia menunjukkan bahwa visanya telah dibatalkan sejak 22 Mei 2025 atas permohonan tunda-ganti dari Kanwil Kemenag Jawa Barat, dan telah digantikan oleh jemaah lain.
"Namun, informasi pembatalan dan penggantian tersebut tidak pernah sampai kepada Heri," ungkapnya.
Pihak Imigrasi Arab Saudi memberikan waktu satu jam untuk penerbitan visa baru, namun hal itu mustahil dilakukan karena sistem visa haji telah ditutup secara resmi. Heri pun terpaksa dipulangkan.
2. Perlu sinkronisasi sistem Siskohat dan Nusuk
Fikri menilai persoalan ini akibat kegagalan sistem dan lemahnya perlindungan negara terhadap jemaah haji. Jika Siskohat dan Nusuk sudah tersinkronisasi, Heri seharusnya mengetahui bahwa visanya telah dibatalkan oleh pihak Saudi.
Selain mendorong sinkronisasi Siskohat dan Nusuk, Fikri juga menekankan pentingnya perlindungan jemaah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Ia berharap Heri dijamin berangkat tahun depan, dan mendesak Kemenag, Dubes RI, serta Konjen RI untuk lebih proaktif.
"Kalau ada masalah seperti ini, WNI harus mendapatkan perlindungan. Pak Heri harus dijamin keberangkatannya tahun depan. Ketika visa sudah dicetak tapi tidak ada konfirmasi pembatalan, saya kira itu fatal," tegasnya.
3. Perlu solusi agar tak merugikan jemaah haji
Fikri menyebut Menteri Agama dan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah telah berkomitmen menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk kendala kartu Nusuk.
"Semua harus diselesaikan dengan baik dan disertai jaminan. Mudah-mudahan ada solusi yang tidak merugikan jemaah haji Indonesia," ungkapnya.
