Tersangka korupsi dana hibah Pokmas Jatim (ANTARA FOTO/Fauzan)
Kasus ini pertama kali terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Desember 2022 terhadap eks Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua. Namun hingga kini pengembangan perkaranya masih belum berakhir.
Dari perkara Sahat Tua, KPK menetapkan 21 tersangka baru pada 10 Oktober 2025 yang terdiri dari empat penerima dan 17 pemberi.
Ke-21 tersangka itu dibagi ke dalam tiga klaster. Klaster pertama terdiri dari mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi selaku penerima dan lima pemberi yakni Hasanuddin selaku Anggota DPRD Jawa Timur, Jodi Pradana Putra selaku pihak swasta dari Kabupaten Blitar, Sukar selaku Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung, A. Royan selaku pihak swasta dari Tulungagung, dan Wawan Kristiawan selaku pihak swasta dari Tulungagung.
Hasanuddin, Jodi Pradana Putra, Sukar, dan Wawan telah terbukti bersalah dan dipenjara, sedangkan Royan saat ini dalam kondisi sakit.
Adapun Kusnadi telah meninggal dunia sehingga KPK menghentikan proses penyidikannya.
Lalu, klaster kedua terdiri dari dua penerima dan 10 pemberi. Dua penerima dalam klaster kedua adalah Anwar Sadad selaku eks Wakil Ketua DPRD Jatim yang kini menjadi anggota DPR serta staf Anwar Sadad bernama Bagus Wahyudiono.
Sedangkan, tersangka pemberi dalam klaster kedua adalah Achmad Yahya dan M Fathullah selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, Ra. Wahid Ruslan selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan, Moch. Mahrus selaku Anggota DPRD Jawa Timur, serta Mahud selaku mantan Anggota DPRD Jawa Timur.
Kemudian, Fauzan Adima selaku mantan Wakil Ketua DPRD Sampang, Jon Junaidi selaku Wakil Ketua DPRD Probolinggo, serta Ahmad Heriyadi, Ahmad Affandy, dan Abdul Motoliib selaku pihak swasta dari Sampang.
Pada klaster ketiga, mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar ditetapkan sebagai tersangka penerima, sedangkan pemberianya adalah Ahmad Jailani selaku pihak swasta dari Sumenep dan Mashudi selaku pihak swasta dari Bangkalan.