Apakah Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Dapat Dicabut? Begini Kata Pakar

Menurut dosen hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang penganugerahan pahlawan nasional berpeluang dicabut. Ia mengatakan ada dua cara untuk menganulir pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.

Pertama, keputusan pemberian gelar pahlawan nasional dicabut presiden selaku pembuat keputusan, meskipun Herdiansyah pesimistis Prabowo akan menempuh kebijakan tersebut. Mengingat Soeharto merupakan mantan mertuanya.

"Apakah mungkin presiden akan mengoreksi itu? Saya kira tidak. Bagaimana pun usulan Soeharto dijadikan pahlawan nasional memang sudah menjadi rencana presiden atau menteri-menterinya. Jadi, agak sulit memenuhi itu," kata dia ketika dihubungi hari ini.

Cara kedua, kata Herdiansyah, yakni dengan mengajukan pembatalan Keppres tersebut lewat mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Presiden, katanya, merupakan pejabat tata usaha negara, sehingga Keppres dapat dibatalkan lewat PTUN.

Pernyataan senada juga disampaikan akademisi dari Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari. Ia mengatakan kebijakan pemerintah atau badan tata usaha negara bisa dibatalkan atau dianggap tidak sah sepanjang ditemukan masalah dalam penyusunannya.

"Baik dianggap tidak sesuai dengan Pasal 17, 18, 19, 20 di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai administrasi pemerintahan. Basisnya bila sebuah tindakan dan kebijakan administrasi terbukti melampaui kewenangannya, mencampur adukan kewenangan dan sewenang-sewenang," kata Feri kepada IDN Times melalui telepon, Senin (17/11/2025).

"Jadi, kebijakan pemerintah bila memenuhi tiga kriteria tadi, maka bisa dinyatakan tidak sah," sambungnya.

Feri mengatakan lantaran penetapan pemberian gelar pahlawan nasional dalam bentuk Keppres, maka bisa dicabut dengan diterbitkan Keppres baru. Dia juga sejalan dengan Herdiansyah, seandainya presiden tak mau mengeluarkan Keppres pencabutan pemberian gelar pahlawan, maka jalan lain yang bisa ditempuh yakni melalui PTUN.

"Di PTUN tinggal dibuktikan saja, apakah tindakan pemberian gelar pahlawan itu melanggar undang-undang atau tidak," tutur dia.

Lebih lanjut, Feri mengatakan, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto sudah direncanakan sejak lama. Langkah itu diawali dari kebijakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 2024 yang mencabut nama Soeharto dari TAP Nomor 11 Tahun 1998, mengenai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Penyebutan nama Soeharto tertera di Pasal 4 TAP MPR tersebut.

"Apalagi simpul-simpul kekuasaan mendukung untuk dikembalikannya era Orde Baru. Jadi, bisa saja rezim ini menyimbolkan dirinya terkait tata kelola Orde Baru dengan menasbihkan Soeharto sebagai pahlawan," kata pria yang juga pemeran utama di film dokumenter Dirty Vote itu.

Feri menyebut dengan adanya pemberian gelar pahlawan nasional pada Soeharto, memiliki makna bahwa kebijakan kali punya pola pikir ala Orde Baru dan ingin mengembalikan Orba.

"Jadi, disimbolkan dulu dengan pemberian gelar (pahlawan nasional) tersebut," tutur dia.

Feri pun sepakat dengan persepsi yang terbentuk bahwa protes yang disampaikan di ruang publik soal pemberian gelar pahlawan nasional pada Soeharto, tidak ditanggapi pemerintah. Sebab, ini merupakan konflik di antara dua kutub yang bertentangan.

"Satu kutub reformasi, satu lagi kutub yang dilawan oleh para reformer ini yaitu Orde Baru, keluarga dan antek-anteknya," imbuhnya.

Sementara, putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut tak mempermasalahkan adanya protes yang muncul dari masyarakat terkait pemberian gelar pahlawan nasional pada mendiang ayahnya.

"Masyarakat Indonesia itu kan macam-macam ya, ada yang pro ada yang kontra, itu wajar-wajar saja," ujar Tutut di Istana Kepresidenan, Senin, 10 November 2025.

Alih-alih memprotes, Tutut mengajak semua pihak untuk melihat kembali apa yang sudah dikerjakan Soeharto selama 32 tahun berkuasa. Ia menyebut saat menjabat sebagai Presiden kedua RI, Soeharto sudah berjuang banyak demi negara dan masyarakat Indonesia.

"Jadi boleh-boleh saja kontra, tapi juga jangan ekstrem. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan," tutur dia.