APBD 2023 DKI Jakarta Naik Rp 1,2 Triliun Jadi Rp83,78 Triliun

29 Nov 2022, 12:03 WIB

ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata, mengatakan APBD Tahun Anggaran 2023 naik sebesar Rp1,2 Triliun.

"APBD Tahun Anggaran 2023 disepakati sebesar Rp83,78 triliun atau naik Rp1,2 triliun dari MoU penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023," ujar Michael dalam siaran tertulis, Senin (29/11/2022).

1. SiLPA 2022 sebelumnya dialokasikan Rp6,7 triliun menjadi Rp7,9 triliun

Ilustrasi uang (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Michael menerangkan, kenaikan tersebut dikarenakan adanya proyeksi peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 yang sebelumnya dialokasikan Rp6,7 triliun menjadi Rp7,9 triliun.

Rincian Ringkasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu Pendapatan Daerah sebesar Rp74,38 triliun dan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp9,40 triliun.

"Sementara Belanja Daerah sebesar Rp74,61 triliun dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp9,16 triliun" imbuhnya.

2. Rancangan APBD 2023 difokuskan pada 3 program prioritas

ilustrasi memberikan uang bantuan (IDN TImes/Reza Iqbal)

Dia memaparkan rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 difokuskan pada 3 program prioritas dengan alokasi sebesar 41,27 persen APBD melalui belanja dan penyertaan modal daerah, yaitu pengendalian banjir, penanganan kemacetan, dan antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi.

"Alokasi terhadap belanja pendidikan sebesar 21,09 persen APBD, sesuai dengan amanat pasal 31 ayat 4 UUD 1945 bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD," katanya.

3. Alokasi terhadap standar pelayanan minimal kesehatan sebesar 13,47 persen APBD

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Kemudian alokasi terhadap standar pelayanan minimal kesehatan sebesar 13,47 persen APBD, sesuai dengan amanat UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah dialokasikan minimal 10 persen dari APBD.

Selain itu, Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 juga menunjang prioritas daerah lainnya, layanan dasar perkotaan, antara lain penanggulangan sampah, penyediaan air bersih, pengolahan air limbah, dan akses hunian layak, penataan ruang, ruang terbuka hijau, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan ekosistem pesisir.

Sisi Ekonomi untuk mempertahankan keberhasilan pertumbuhan ekonomi Jakarta, pemberian bantuan sosial dan pelayanan publik.

4. Pengendalian banjir juga prioritas

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau Waduk Pluit di Jakarta Utara. (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Michael menambahkan anggaran tersebut juga untuk kegiatan prioritas dalam pengendalian banjir antara lain untuk pembangunan infrastruktur program antisipasi banjir seperti pembangunan waduk, tanggul pengaman pantai, pengadaan pompa dan pintu air, dan lainnya, serta kegiatan operasional dan pascabencana berupa perawatan pompa banjir, saluran drainase, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dan lain-lain.

Sementara kegiatan prioritas dalam penanganan kemacetan antara lain untuk pembangunan infrastruktur pengurai kemacetan seperti proyek MRT, LRT, dan lainnya, serta kegiatan operasional seperti penyaluran subsidi operasional Transjakarta, MRT, LRT, pelayanan angkutan bus sekolah.