Jakarta, IDN Times - Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, menyentil Asosiasi Kepala Desa (Kades) yang meminta dana desa ditambah sebesar 10 persen dari APBN. Megawati mengatakan para kades sebaiknya kerja terlebih dahulu.
"Kalian-kalian hanya bicara, musti dibagi duitnya segini, musti gini, kerja dulu," ujar Megawati saat menghadiri acara peringatan 9 tahun UU Desa di Kompleks Gelora Bung Karno, Minggu (13/3/2023).
Dalam kesempatan itu, Megawati mengaku heran bila ingin menyuarakan aspirasi harus demo atau unjuk rasa. Megawati mengatakan, masyarakat bisa datang ke DPR RI dengan audiensi.
"Katanya ibu, namanya demokrasi orang boleh dong demo, yes, tapi gak begini caranya," ucap dia.
Ketua Umum PDI Perjuangan itu kembali menegaskan, kepala desa sebaiknya mau belajar. Sehingga, mampu bekerja dengan baik.
"Ibu suka mikir, prihatin lho, ngapain hari ini masih demo-demo," kata dia.
Sebelumnya, perkumpulan organisasi kepala desa dari tiga organisasi yakni Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) merayakan 9 tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
Acara tersebut diperingati di kawasan Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (19/3/2023). Pemerintah pusat sejak 2014 hingga 2022 telah mengucurkan dana desa sebesar Rp468,6 triliun.
Ketua Umum APDESI, Surya Wijaya meminta dana desa ditambah. APDESI meminta dana desa nilainya 10 persen dari APBN.
"Dana desa 10 persen dari APBN. Harga mati, setuju," ujar Surta. Surta juga meminta pemerintah pusat dan DPR RI menetapkan adanya peringatan hari desa.
Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi APDESI, Muhammad Asri Anas, mengatakan dana desa yang telah dikucurkan pemerintah pusat sejak 2014 memiliki dampak pembangunan yang baik bagi desa.
"Dampak luar biasa bagi pembangunan desa di antaranya terbangunnya jalan desa sepanjang 227.359 ribu kilometer, embung pendukung irigasi dan air bersih desa sebanyak 4.500 unit, terbangunnya jaringan irigasi desa sebanyak 71.988 ribu unit guna mendukung peningkatan produksi pertanian desa," kata Anas.