PSBB di Jabodetabek, BUMN Siap Setop Operasional KRL
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Staf Khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN akan mengikuti keputusan pemerintah terkait operasional kereta rel listrik selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jabodetabek.
Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan, BUMN siap memberhentikan sementara operasional KRL apabila memang sudah menjadi ketetapan pemerintah pusat.
"Kita siap saja, kalau sudah diputuskan pemerintah berhenti, ya kita berhenti," katanya, Rabu (15/4).
1. Sinyal KRL Jabodetabek Bakal ditutup 18 April
Baca Juga: KRL dari Bogor Masih Angkut 110 Ribu Penumpang, Apa Solusi Pemkot?
Dikabarkan bahwa KRL Jabodetabek akan berhenti beroperasi pada Sabtu (18/4) mendatang. Saat dikonfirmas VP Corporate Communications PT KCI Anne Purba mengatakan, bahwa saat ini pembahasan masih dilakukan.
Dia tak menjawab secara gamblang apakah KRL akan berhenti operasi pada Sabtu 18 April mendatang, dia hanya memastikan bahwa KRL masih akan beroperasi pada tanggal 16-17 April.
2. Kepala daerah Bogor, Depok, dan Bekasi usul KRL dihentikan selama PSBB
Editor’s picks
Sebelumnya kepala daerah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) memberi usulan agar operasional KRL dihentikan sementara ketika PSBB diberlakukan di daerah itu selama 14 hari.
Usulan ini disampaikan saat rapat pimpinan lima daerah di Bodebek dengan PT KAI dan PT KCI selaku operator commuter line pada Senin (13/4) sore.
"Lima kepala daerah di Bodebek memberikan opsi kepada PT KCI dan PT KAI sebagai operator KRL untuk penghentian sementara kereta api, selama 14 hari masa pemberlakuan PSBB," kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Selasa (14/4), seperti dilansir Antara.
3. Usulan akan disampaikan ke menteri perhubungan, gubernur DKI Jakarta, dan gubernur Jawa Barat
Menurut Dedie, usulan ini dilakukan agar PSBB yang dilakukan Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi bisa berjalan efektif.
Usulan ini juga akan disampaikan kepada menteri perhubungan, gubernur DKI Jakarta, dan gubernur Jawa Barat melalui surat resmi.
"Hal ini dimaksudkan agar efektivitas PSBB tercapai dan upaya menurunkan risiko penyebaran COVID-19 berhasil secara kualitatif dan kuantitatif," kata Dedie.
Baca Juga: Selama PSBB, Wali Kota Depok Usulkan KRL Dihentikan Sementara