Jakarta, IDN Times - Bawaslu memastikan bakal berupaya mengawasi tahapan pemutakhiran daftar pemilih hingga penetapan daftar pemilih tetap (DPT) oleh KPU kabupaten/kota. Sesuai jadwal, DPT akan berlangsung pada pada 20 hingga 21 Juni 2023.
Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, menuturkan hal tersebut untuk menjaga kualitas pemilu dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Lolly meminta kepada Bawaslu Daerah agar fokus dan cermat melakukan pengawasan daftar pemilih, sementara hasil perbaikan (DPSHP) menuju penetapan DPT tingkat kabupaten/kota agar hasilnya akurat dan benar.
"Tentu yang kita (Bawaslu) inginkan itu daftar pemilihnya tidak bermasalah artinya DPT-nya sudah tetap, DPTnya sudah benar, DPT sudah akurat. Bawaslu provinsi punya tanggung jawab penuh untuk memastikan proses penetapan DPT di kabupaten/kota sudah benar secara prosedur, sehingga datanya akurat," kata dia saat membuka Persiapan Pengawasan Penetapan DPT Tingkat Kabupaten/Kota di Jakarta, Kamis (15/6/2023) malam.
Dalam kesempatan itu, Lolly menjelaskan tiga unsur pemilu yakni penyelenggara pemilu, adanya peserta pemilu, dan pemilih. Menurutnya, ketiga unsur tersebut tidak bisa diabaikan satu dengan lainnya.
"Penyelenggara pemilunya harus berintegritas, peserta pemilunya harus taat aturan, pemilihnya harus akurat dan benar. Maka data yang ditampilkan harus benar, tidak ada satupun pemilih yang tidak punya hak, tetapi bisa memilih, atau sebaliknya, yang punya hak, tidak bisa memilih," ucap dia.
Dia juga meminta kepada Bawaslu Daerah agar jelas dalam menginstruksikan jajarannya agar tidak multitafsir. Pasalnya, kata Lolly, saran perbaikan daftar pemilih bermuara di kabupaten/kota.
"Pastikan data yang disampaikan jajaran di kabupaten/kota yang ditembuskan ke Bawaslu provinsi itu datanya sudah benar. Misalnya RT/RW nya jelas dan angkanya jelas," imbuh dia.
Sebagai informasi, tanggal 20 sampai 21 Juni merupakan tahapan rekapitulasi dan pentapan DPT oleh kabupaten kota dan luar negeri oleh Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN).