Penahanan Soenarko Ditangguhkan, Dijamin Panglima TNI dan Luhut
ANTARA Aceh/Mukhlis
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Penahanan tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal, Soenarko, akhirnya ditangguhkan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya juga telah menerima surat permohonan penangguhan penahanan eks Danjen Kopassus Mayjen TNI Purnawirawan itu, melalui kuasa hukumnya. Bahkan, ada dua pejabat penting negara yang bersedia menangguhkan penahanan Soenarko.
"Penjaminnya adalah Bapak panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto) dan pak Menko Kemaritiman Pak luhut. Karena beliau sebagai Panglima TNI juga sebagai pembina seluruh purnawirawan TNI. Pak Luhut sebagai pembina tokoh senior di satuan elite TNI," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat(21/6).
1. Soenarko dinilai kooperatif
IDN Times/Axel Jo HarianjaPenyidik Bareskrim Mabes Polri kata Dedi, memiliki pertimbangan dalam menangguhkan penahanan Soenarko. Dia dinilai cukup kooperatif saat menjalani pemeriksaan.
"Kemudian pertimbangan oleh penyidik selanjutnya secara subjektif. Beliau tidak akan mengulangi perbuatannya, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan melarikan diri. Saat ini masih dalam proses administrasi. Apabila proses administrasi sudah selesai, maka hari ini beliau akan ditangguhkan penahanannya," jelas Dedi.
2. Penangguhan penahanan tidak akan menghalangi proses penyidikan
IDN Times/Axel Jo HarianjaMeski ditangguhkan, lanjut Dedi, proses penyidikan terhadap Soenarko akan terus berlanjut. Ia juga menegaskan, Soenarko disangkakan akibat kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal.
"Untuk proses penanganan kasusnya tetap sesuai prosedur yang berlaku. Penggunaan diksinya bukan penyelundupan. Sesuai Undang-Undang (UU) No.12 darurat tahun 51 pasal 1 ayat 2 adalah tentang kepemilikan, menyimpan, menguasai senjata api ilegal," ungkap Dedi.
Baca Juga: Wiranto Sebut Senjata Ilegal Soenarko Diduga Didapat dari Aceh
3. Kivlan Zen dinilai tidak kooperatif
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayUntuk tersangka dugaan kasus kepemilikan senjata api ilegal lainnya yaitu, Mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen (Purn) Kivlan Zen, dinilai polisi tidak kooperatif. Diketahui, Kivlan sebelumnya juga telah meminta penahanannya untuk ditangguhkan.
"Untuk Pak KZ (Kivlan Zen) ada pertimbangan salah satunya ada hal yang tidak kooperatif terkait masalah pokok perkara yg saat ini sedang didalami oleh penyidik. Hal itu yg menjadi pertimbangan penyidik kenapa sampai dengan hari ini masih belum Mengabulkan permohonan kepada Pak KZ," ujar Jenderal bintang satu itu.
4. Soenarko ditangkap terkait dugaan kepemilikan senjata api ilegal
Editor’s picks
Wikipedia.orgKasubdit I Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri, Kombes Pol. Daddy Hartadi, mengungkapkan bahwa penyelidikan kasus kepemilikan senjata api ilegal yang diduga dimiliki Mayjen TNI (Purn) Soenarko dan HR, bermula dari surat Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Surat itu diserahkan pada 18 Mei 2019 terkait hasil penyelidikan pengiriman senjata api.
"Dari surat Puspom TNI itu, Polri membuat laporan model A. Dengan dugaan tindak pidana menerima, menyimpan, menguasai, menyembunyikan, atau menyerahkan senpi ilegal pasal 1 UU Darurat," kata Daddy dalam konferensi pers di Media Center Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (11/6) lalu.
Berdasarkan laporan polisi itu, lanjut Daddy, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi dan ahli. Dari hasil pemeriksaan polisi, anggota Badan Intelejen Strategis (BAIS) TNI kemudian mengamankan seseorang berinisial Z di Bandara Soekarno-Hatta pada 15 Mei 2019, karena menerima dan membawa senpi ilegal tanpa surat.
"Senpi tersebut hasil pemeriksaan saksi adalah milik saudara S yang berasal dari sitaan GAM di Aceh dimiliki September 2011 sejak pensiun dari anggota TNI," jelas Daddy.
Dari hasil pemeriksaan, Soenarko kata Daddy, menitipkan senjata tersebut kepada HR yang merupakan pengawalnya. Senjata itu disimpan HR di mobil milik Soenarko yang berada di Aceh.
Sebelum hari pencoblosan Pemilu 2019, Soenarko kemudian meminta HR untuk mengirim senjata ilegal tersebut ke Jakarta. HR pun meminta bantuan kepada seseorang berinisial B untuk membuat surat security item.
"Karena senpi itu tidak ada surat, maka B buat surat keterangan palsu atas nama Kabinda Aceh," kata Daddy.
Senjata itu kemudian diserahkan kepada protokol agar dapat dimasukkan ke penerbangan Garuda.
"Senpi dimasukkan ke bagasi. Kemudian surat dan senpi diinformasikan oleh saudara B kepada saudara SA yang menjadi protokol Bandara Soetta. (Kemudian) diinfokan senpi milik S," jelasnya.
Setibanya surat dan dan senjata itu di Bandara Soekarno-Hatta, pihak BAIS pun mengamankan SA dan Z, hingga sampai pada akhirnya Soenarko diamankan.
Soenarko sebelumnya dikabarkan ditangkap oleh pihak kepolisian. Hal itu pun dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Sisriadi, yang menyebut bahwa Soenarko menjadi tahanan Mabes Polri dan dititipkan di rumah tahanan (Rutan) Militer Guntur.
"Tadi malam (20/5), telah dilakukan penyidikan terhadap oknum yang diduga sebagai pelaku pada waktu bersamaan, oleh penyidik dari Mabes Polri dan penyidik dari POM TNI," ujar Sisriadi dalam keterangannya yang diterima IDN Times, di Jakarta, Selasa (21/5) lalu.
Sisiriadi mengatakan, pihaknya tidak hanya mengamankan Soenarko. Mereka juga menangkap pelaku lainnya yang juga merupakan oknum militer.
"Penyidikan dilakukan di Markas Puspom TNI, Cilangkap. Hal ini dilakukan karena salah satu oknum yang diduga pelaku berstatus sipil (Mayjen [Purn] S), sedangkan satu oknum lainnya berstatus militer (Praka BP)," katanya.
Baca Juga: Mengenal Sosok Soenarko, Terduga Penyelundup Senjata pada Aksi 22 Mei
Topik:
Berita Terkini Lainnya
