Polisi Tangkap Penyebar Hoaks 'Server KPU Menangkan Jokowi-Ma'ruf'

2. WN selalu berpindah-pindah tempat saat akan ditangkap

IDN Times/Axel Jo Harianja

WN ditangkap pada Selasa(11/6) lalu, di Jalan Mangunrejan, RT 001/RW 001, Kelurahan Mojogeli, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, sekitar pukul 21.45 WIB.

"Kami berhasil menangkap karena ada informasi yang kita terima dari masyarakat dalam rangka pencarian terhadap DPO kasus ceramah yang dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya pada saat itu di wilayah Serang, Banten," jelasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan, WN selalu berpindah-pindah tempat saat akan ditangkap.

"Dalam pengejarannya yang cukup lama, hampir dua bulan lebih atas nama WN ini berpindah-pindah, mobilisasinya cukup tinggi," ujar Dedi.

Dari penangkapan tersebut, polisi berhasi mengamankan barang bukti berupa tiga unit handphone, dua buah sim card dan dua buah kartu ATM.

"(kartu) ATM itu kami sita dalam rangka suatu bukti petunjuk. Salah satunya adalah melacak yang bersangkutan (WN) dalam proses pelariannya ketika DPO. Buktinya adalah ATM itu, kami sedang meminta print out apa ada aliran dana," sambung Rickynaldo.

3. KPU tegaskan informasi yang disebarkan WN tidak benar

IDN Times/Axel Jo Harianja

Selain itu, Komisioner KPU Viryan Azis pun mengapresiasi Polri yang telah berhasil membuktikan hoaks Pemilu yang dialamatkan kepada KPU tersebut.

"Pada prinsipnya pemilu ini bicara kepercayaan publik. KPU menghormati kebebasan setiap warga negara memilih untuk berpendapat," jelas Viryan.

"Namun, ketika yang disampaikan tidak benar, dan berdampak membuat ketidakpercayaan publik kepada KPU atau mendelegitimasi proses serta hasil pemilu, maka KPU penting untuk menyelesaikan untuk mengungkap hal-hal ini," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan, tidak ada server KPU di Singapura. Server KPU kata Viryan, hanya untuk Situng dan sistem informasi lainnya. Dan server tersebut, hanya berada di Kantor KPU.

"Tidak benar juga ada server KPU yang bocor. Memang ada upaya untuk meretas atau mengganggu proses Situng kemarin, tapi Alhamdulillah sampai dengan sekarang server situng KPU masih bisa di akses publik," tegasnya.

Terkait data 57 persen suara yang disebut telah dimenangkan oleh paslon nomor urut 01, Viryan juga menegaskan bahwa data itu tidaklah benar.

"Apa pun hasil Situng itu adalah suara masyarakat dan kemudian dicatat melalui model C1 dan direkap. Dientri oleh jajaran kita di 514 kabupaten kota hasilnya sebagaimana yang sudah ada sekarang masyarakat bisa mengakses di Situng KPU," paparnya.

Baca Juga: Polisi Tangkap Pelaku Penyebaran Hoaks Skenario Kasus Kivlan Zen

4. WN terancam 10 tahun penjara

IDN Times/Axel Jo Harianja

Atas perbuatannya, WN disangkakan dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tak hanya itu, WN juga dijerat dengan Pasal 310 KUHP tentang dan/atau Pasal 311 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik dan/atau Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan Terhadap Penguasa.

"Dengan ancaman hukuman pidana penjara setinggi-tingginya 10 tahun dengan denda paling banyak Rp750 juta," ucap Rickynaldo.

Pelaku yang dihadirkan dalam Konferensi Pers saat itu, pun mengaku salah dan memohon maaf.

"Maaf, maaf mohon maaf. Saya minta maaf kepada KPU," ujarnya.

5. KPU merasa dirugikan atas video hoaks itu

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman dengan didampingi oleh enam Komisioner KPU mengatakan, alasan pihaknya melaporkan peristiwa itu kepada polisi, karena hoaks tersebut dinilai telah merugikan KPU yang notabene merupakan penyelenggara pemilu.

"Malam ini KPU merasa ada sesuatu yang penting dan perlu disampaikan kepada Bareskrim karena kami merasa bahwa itu menganggu kepercayaan publik terhadap KPU.Yang KPU disebut telah punya server dan menyeting servernya itu untuk memenangkan salah satu paslon," kata Arief kepada wartawan di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis(4/4).

Usai melaporkan hal itu kepada pihak Bareskrim, Arief mengatakan, bahwa server KPU tidak ada di luar negeri. Menurut Arief, semua server tersebut ada di dalam negeri.

"Pertama, tidak benar bahwa server KPU ada di luar negeri. Semua server KPU ada di dalam negeri dan dikerjakan oleh anak-anak bangsa," jelasnya.

Selain itu, lanjut Arief, terkait dengan hasil pemilu, semuanya diawali dengan proses penghitungan suara dan rekapitulasi yang dilakukan secara manual dan berjenjang.

"Mulai dari TPS, rapat pleno terbuka di BPK, KPU Kabupaten/kota, rapat pleno di KPU provinsi, dan rapat terbuka di KPU RI secara nasional,'' katanya.

Setelah itu, hasil scan formulir model C1 selanjutnya akan diunggah di Website KPU setelah penghitungan suara di TPS dilakukan.

"Jadi pada dasarnya, hasil suara di TPS sudah diketahui dulu oleh publik, karena pada saat proses di TPS itu ada saksi, panwas, pemantau, media massa, masyarakat pemilih, termasuk aparat kemanan ada juga disana," papar Arief.

"Dan semua pihak diberikan kesempatan untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara dalam form C1 PLANO," katanya lagi.

Diketahui, beredar video yang menyebutkan bahwa server KPU di Singapura telah disetting untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf sebesar 57 persen.

Video itu pun viral di media sosial. Dari penelusuran IDN Times, video itu dibagikan oleh akun Facebook Aras Mytha pada 3 April 2019. Akun itu turut menyertakan potongan video berdurasi 59 detik yang menampakkan suasana rapat. Selain itu, seorang pria yang sedang berbicara dalam rapat itu terlihat mengatakan bahwa data server KPU telah bocor.

“Di KPU, saya bulan Januari ke Singapura karena ada kebocoran data. Ini saya buka saja. 01 sudah membuat angka 57 persen. Allah Maha segala, server yang dibangun 7 lapis salah satunya bocor. Kami berusaha menetralkan tapi data itu masih invalid sampai detik ini. Saya berbicara ke Pak Alfian ini harus dituntaskan sebelum 17 April. Kalau sudah tanggal 17, angkanya berapa yang jadi pegangan kita, belum ketahuan bapak. Masih angka 185 itu pun yang invalid banyak sekali,” demikian ucapan dalam video tersebut.

Baca Juga: Polda Metro Pastikan WA Berisi Adu Domba TNI/Polri adalah Hoaks