Suharso Dilaporkan ke KPK soal Jet Pribadi, PPP: Itu Mengada-Ngada
(IDN Times/Kevin Handoko)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia dilaporkan oleh kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nizar Dahlan, terkait dugaan gratifikasi.
Menurut Sekjen PPP Arsul Sani, Nizar tidak paham tentang ketentuan gratifikasi.
"Laporan gratifikasi yang dilakukan saudara Nizar Dahlan itu mengada-ngada, dan menunjukkan yang bersangkutan tidak paham tentang ketentuan gratifikasi yang patut dilaporkan kepada KPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)," kata Arsul saat dikonfirmasi, Jumat (6/11/2020).
Baca Juga: Elite PPP Soroti Gaya Suharso Monoarfa Konsolidasi Pakai Jet Pribadi
1. Biaya sewa pesawat ditanggung pengurus PPP
Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa saat kunjungan ke daerah (ANTARA FOTO/HO)Dalam berkas laporan Nizar, Suharso diduga menerima gratifikasi karena menggunakan pesawat jet pribadi pada saat kunjungan kerja ke Provinsi Aceh dan Sumatra Utara. Menanggapi hal itu, Arsul menjelaskan, pesawat yang ditumpangi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP itu tidak ada hubungannya dengan jabatannya sebagai menteri atau anggota DPR.
"Kedua, bahwa kami menumpang pesawat tersebut sebagai pengurus partai, bukan sebagai penyelenggara negara," ucap Arsul.
Dia melanjutkan, semua kegiatan di mana pesawat tersebut mendarat, merupakan pertemuan PPP dalam rangka sosialisasi atau penjelasan muktamar PPP. Hal itu bukan kegiatan pribadi maupun dinas. Selain itu, semuanya dilakukan bukan pada hari kerja, tapi pada Sabtu atau Minggu.
"Selesai kegiatan PPP, maka kami langsung pulang dengan pesawat tersebut, bahkan tetap dengan seragam PPP yang kami kenakan sejak berangkat. Ketiga, kami sebagai pengurus PPP membayar biaya pemakaian pesawat seperti avtur, awak pesawat, dan lain-lain," ungkap Arsul.
2. Nizar disebut tak pernah aktif dalam kegiatan PPP
IDN Times/Margith Juita DamanikArsul menyebut, Nizar sebelumnya adalah kader Partai Bulan Bintang (PBB) dan kemudian bergabung dengan PPP, tetapi tidak pernah aktif dalam kegiatan partai berlambang Ka'bah tersebut.
"Bagi kami, mudah-mudahan laporan tersebut tidak karena ketidaksenangan akibat ada permintaan yang tidak dipenuhi," kata dia.
Editor’s picks
3. KPK akan tentukan langkah jika ada indikasi tindak pidana
Plt jubir KPK, Ali Fikri (IDN Times/Santi Dewi)Sementara, Plt Jubir Bidang Penindakan KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan tersebut, dan KPK juga sudah menerima laporan itu.
"Berikutnya terhadap setiap laporan masyarakat, tentu KPK akan melakukan langkah-langkah analisa lebih lanjut dengan lebih dahulu melakukan verifikasi mendalam terhadap data yang diterima," kata Ali, hari ini.
Lebih lanjut, Ali menegaskan, laporan tersebut masih akan dikaji. KPK masih mengumpulkan data dan informasi untuk menentukan langkah selanjutnya.
"Apabila dari hasil tela'ahan dan kajian memang ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana, maka tidak menutup kemungkinan KPK tentu akan melakukan langkah-langkah berikutnya sebagaimana hukum yang berlaku," ujar dia.
4. Nizar mempertanyakan dari mana biaya sewa jet pribadi itu
Menteri Bappenas Suharso Monoarfa memberikan keterangan pers, di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin 18 November 2019 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)Sebelumnya, Nizar menyebutkan, Suharso berkunjung ke daerah untuk melakukan konsolidasi internal menjelang muktamar PPP. Namun, dia mempertanyakan dari mana asal biaya sewa jet pribadi tersebut.
Di dalam foto tersebut, Suharso didampingi Sekjen PPP Arsul Sani tengah disambut pengurus PPP daerah dan diberikan slempang hijau.
"Ini Ketua Umum PPP menyewa pesawat ke Medan dan Aceh urusan partai, dari mana uangnya? Harus dijelaskan," kata Nizar seperti dikutip dari ANTARA, Jumat, 30 Oktober 2020.
Oleh karena itu, Nizar mempertanyakan dana untuk menyewa jet pribadi tersebut, apakah menggunakan uang partai, dana kementerian, atau dana pribadi.
Kader dan umat, kata dia, harus mengetahui dengan jelas dana apa yang dipakai untuk menyewa pesawat pribadi, sebab biayanya jelas tidak murah. Nizar juga menyindir Suharso dengan menyebutnya tidak peka terhadap kondisi bangsa saat ini, yang tengah dilanda pandemik COVID-19.
"Rakyat lagi menjerit dalam kemiskinan dan kelaparan, Plt Ketum malah pakai jet pribadi untuk konsolidasi," kata Nizar.
Baca Juga: Kader PPP Laporkan Suharso Monoarfa ke KPK Atas Dugaan Gratifikasi
Berita Terkini Lainnya
