Bahlil Siap Tanggung Jawab bila Ada yang Perkarakan Wacana 3 Periode
Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, merasa lucu dan aneh karena isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode diungkit lagi. Menurutnya, isu tersebut sudah tidak relevan karena kini Indonesia bakal menggelar pemilu presiden pada Februari 2024.
"Saya gak tahu deh (kenapa isu itu muncul lagi). Mungkin karena gak ada isu lain yang laku kali (yang bisa disampaikan ke publik)," ujar Bahlil di Djakarta Theater, Jakarta Pusat pada Sabtu (28/10/2023).
Ia berdalih tidak punya kepentingan untuk kembali mengembuskan isu penambahan masa jabatan presiden. Apalagi katanya, ia tidak ikut berlaga di pemilu sebagai capres atau cawapres.
"Jadi, ngapain isu itu diangkat lagi?" tanyanya heran.
Ia mengakui memang pernah menyampaikan usulan agar pemilu 2024 ditunda. Pandangan itu ia sampaikan kali pertama ketika menjadi narasumber di rilis hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) pada Januari 2022 lalu. Bahlil berdalih, pandangan tersebut mewakili aspirasi yang datang dari kalangan pengusaha.
"Saya ketika itu menjadi penanggap di hasil survei Burhanuddin Muhtadi. Yang mana waktu itu dunia usaha menyarankan kalau bisa pemilunya ditunda, waktu itu. Tapi, saya katakan harus ada aturannya. Silakan aspirasi itu diserahkan kepada parlemen dan hukum. Apakah memungkinkan atau tidak," tutur dia.
1. Bahlil siap pasang badan
Ia mengaku tidak menanyakan ke Prabowo Subianto, apakah ia mendengar isu penundaan pemilu diungkit lagi. Bahlil menyarankan agar publik menanyakan terkait hal tersebut ke tim pemenangan.
"Jadi, saya hanya ingin mengatakan, isu itu kali pertama (disebarkan) dari saya. Jangan dikait-kaitkan ke yang lain-lain," kata dia.
Bila dulu sempat ada beberapa ketua umum yang setuju dengan ide penundaan pemilu 2024, menurutnya ketika itu bisa saja pandangan mereka benar. Meskipun berdasarkan hasil survei yang dirilis menunjukkan responden tetap ingin pemilu digelar tepat waktu pada Februari 2024.
"Yang ingin saya katakan kalau isu itu mau dipersoalkan lagi, berarti isu itu datangnya kali pertama dari saya. Boleh dicek," ujarnya lagi.
2. Bahlil bantah menyuarakan penundaan pemilu karena diminta oleh presiden
Lebih lanjut, ia turut membantah ada pihak lain yang menyuruhnya untuk menggaungkan isu penundana pemilu 2024. Menurutnya, ia hanya meneruskan aspirasi dari kalangan pengusaha.
"Jadi, jangan dipelintir-pelintir aja. Jangan suka dibawa-bawa ke hal lain. Kalau arahnya lurus ya jangan dibawa ke kiri dan kanan," tutur dia.
Pernyataan itu disampaikan oleh Bahlil untuk membantah kalimat dari beberapa politisi PDI Perjuangan. Terakhir, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto membenarkan Jokowi dulu meminta agar parpol tempatnya bernaung mendukung ide wacana penambahan masa jabataan presiden menjadi tiga periode. Lantaran PDIP menolak, Jokowi pun disebut kesal ke sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri.
3. Sekjen PDIP singgung wacana jabatan periode permintaan 'Pak Lurah'
Sementara, pada Jumat kemarin, Hasto turut menyinggung wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode adalah permintaan dari 'Pak Lurah.' Ia tidak menyebut siapa yang dimaksud 'Pak Lurah' tersebut.
"Saya sedang nyekar di makam Bung Karno, Blitar, tiba-tiba muncul berita dari salah satu menteri mengatakan berdasarkan bigdata-nya, itu ada cukup banyak mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode. Sebelumnya, saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan isu tersebut, saat itu dikatakan permintaan Pak Lurah," ujar Hasto di Jakarta Pusat.
Namun, PDIP menolak ide tersebut. Hasto mengklaim PDIP merupakan parpol yang ingin membangun demokrais yang sehat dan taat pada konstitusi.
"Maka PDIP bersama rakyat memilih tegak lurus kepada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PDI Perjuangan. Jadi, berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa dikroscek, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa serta rakyat Indonesia, bahwa permintaan itu memang ada," katanya memberikan penjelasan.
Selama ini kode 'Pak Lurah' kerap digunakan oleh politisi untuk menggambarkan sosok Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku akhirnya tahu bahwa sosok Pak Lurah yang kerap digunakan sebagai kode merujuk ke dirinya. Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi di pidato tahunan kenegaraan di DPR pada Agustus 2023.
