Bahlil: UUD 1945 Tak Tegaskan Bupati Atau Wali Kota Harus Dipilih Langsung

28 Jul 2025, 20:00 WIB

Muhammad Ilman Nafian

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya sih...

Bahlil: UUD 1945 tak tegaskan Bupati/Wali Kota harus dipilih langsung
Bahlil anggap lebih banyak ruginya bila kepala daerah dipilih langsung
Golkar terus membuat berbagai alternatif

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, mengatakan partainya terus menggagas agar kepala daerah hanya dipilih oleh DPRD. Bahlil mengatakan, hal itu sudah disampaikan pada HUT ke-60 Golkar tahun 2024.

"Saya kan dari awal, dari sejak HUT Golkar, pada bulan Desember kemarin, dalam sambutan saya, saya katakan bahwa penting untuk kita melakukan penataan sistem demokrasi kita lewat perubahan undang-undang politik. Yang saya masukkan itu adalah secara keseluruhan. Baik kita pileg, pilkada, gubernur, bupati, wali kota," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/7/2025).

"Salah satu opsi yang sedang kami rumuskan di Golkar, ada beberapa opsi. Salah satu opsinya itu adalah memang pemilihan itu dilakukan lewat DPR," sambungnya.

1. Bahlil sebut UUD 1945 tak tegaskan Bupati/Wali Kota harus dipilih langsung

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Menurutnya, dalam Undang-Undang 1945 tidak menegaskan kalau bupati/wali kota harus dipilih langsung.

"Karena undang-undang 1945 pun tidak menegaskan bahwa pemilihan bupati wali kota itu langsung. Tapi dilakukan secara demokratis," ucap dia.

2. Bahlil anggap lebih banyak ruginya bila kepala daerah dipilih langsung

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Menurut Bahlil, lebih banyak ruginya apabila kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Salah satunya, terlalu banyak dana yang keluar.

"Yang kedua, kita lihat, untuk rugi daripada pemilihan langsung maupun DPR. Ini, pilkada ini, jujur aja, yang menang aja sakitnya disini. Apalagi yang kalah," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Bahlil menyebutkan demokrasi bukan tujuan negara. Menurutnya, selama ini masih mencari instrumen yang baik yang bisa mendekatkan terhadap budaya ketimuran Indonesia.

"Dan dalam berbagai hal saya katakan, bahwa demokrasi itu bukan tujuan negara. Instrumen dalam pencapaian tujuan negara. Kita cari instrumen yang baik, yang juga bisa apa, mendekatkan pada budaya ketimuran kita, jangan setiap pilkada berkelahi, tetangga-tetangga tadinya bersaudara gara-gara pilkada, tidak saling tegur siapa," ucap dia.

Bahlil kemudian mencontohkan, ada yang bercerai akibat berbeda pilihan dalam pilkada. Oleh karena itu, perlu mencari jalan terbaik dalam pemilihan kepala daerah.

3. Golkar terus membuat berbagai alternatif

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (18/7/2025). (IDN Times/Trio Hamdani)

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan, Golkar terus membuat berbagai alternatif dalam merumuskan tata cara pemilihan kepala daerah. Kajian-kajian juga terus dilakukan.

"Golkar dalam posisi sekarang itu lagi membuat berbagai alternatif, lagi membuat kajian-kajian, skema-skemanya. salah satu skemanya itu memang lewat dpr, salah satu skemanya tapi sekarang kita lagi menyusun," imbuhnya.