Jakarta, IDN Times - Terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Baiq Nuril Maqnun, berharap surat amnestinya yang tengah dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI mendapatkan persetujuan.
Dalam pembahasan di Bamus, surat amnesti dari Baiq Nuril akan didengarkan bersama oleh pimpinan DPR, ketua fraksi, serta ketua komisi.
Surat amnesti tersebut berhasil mendapatkan pembahasan di DPR RI, setelah satu hari sebelumnya Baiq Nuril menyerahkan surat tersebut kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
“Mudah-mudahan DPR menyetujui dan memberi perkembangan untuk memberikan amnesti kepada saya,” kata Baiq Nuril di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (16/7).
Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Jokowi karena telah menerima surat amnesti yang diajukannya tersebut.
“Saya berterima kasih pertama pada Pak Presiden atas perhatiannya yang sampai saat ini, alhamdulillah untuk memberikan amnesti kepada saya,” tuturnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menjelaskan, usai pembahasan di Bamus, surat dari Presiden ini akan diserahkan kepada Komisi III untuk mendapatkan penilaian terkait layak atau tidaknya pemberian amnesti oleh Presiden kepada Baiq Nuril.
“Tentu setelah dibacakan di Bamus nanti akan ditunjuk siapa yang akan merespons surat permintaan pertimbangan dari Presiden, dan kemungkinan besar ya Komisi III,” kata Arsul Sani di kompleks DPR RI.
Seperti diketahui sebelumnya, Baiq Nuril telah menyerahkan surat permohonan amnesti kepada Presiden Jokowi, Senin (15/7). Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD 45, pemberian amnesti oleh presiden harus juga memperhatikan pertimbangan DPR.