Nusa Dua, IDN Times - Acara tahunan Bali Democracy Forum (BDF) selesai dilaksanakan pada Jumat (7/12). Kali ini, BDF mengadakan Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF) yang untuk pertama kalinya terintegrasi dengan acara utama.
IDN Times berkesempatan untuk mengikuti jalannya proses diskusi untuk menghasilkan dokumen kesimpulan dan rekomendasi.
Dengan tajuk "Democracy for Prosperity" (Demokrasi untuk Kesejahteraan), 100 peserta dari 10 negara yang hadir menyatakan komitmen bahwa demokrasi harus dilindungi. Dalam beberapa tahun terakhir, demokrasi mendapatkan ancaman dari berbagai sisi.
Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah merajalelanya praktik korupsi, bangkitnya populisme, semakin gencarnya tren sayap kanan ekstrem, serta beredarnya misinformasi dan disinformasi di media sosial.
Baik peserta BDF dan BCSMF menyadari populisme menjadi masalah krusial yang harus segera ditangani jika ingin demokrasi tetap berjalan baik. Populisme sendiri bisa diartikan sebagai paham yang mengadu antara orang-orang biasa yang "berniat baik" melawan para elite korup.
Populisme saat ini, seperti diakui oleh forum, menggunakan politik identitas yang berbasis kepada ras, suku dan agama secara eksklusif untuk meraih kekuasaan. Populisme mengancam perekonomian dan kian memperdalam ketidaksetaraan. Forum juga menggarisbawahi beberapa kelompok populis di Indonesia cenderung memobilisasi massa yang merasa ditinggalkan oleh pemerintah.
Peran media sendiri dianggap penting dalam proses demokrasi. Forum menyatakan kekhawatiran bahwa kehadiran media baru yang didorong oleh kemudahan teknologi kewalahan menghadapi segala jenis misinformasi dan disinformasi, tak terkecuali soal politik.
Bias pemberitaan juga terjadi sebab pemilik media besar sebenarnya juga bermain politik. Padahal, pemberitaan yang kredibel dan obyektif sangat dibutuhkan jika ingin demokrasi tetap berjalan baik, terutama di tengah meningkatnya populisme yang punya tujuan jangka pendek.
Kemudian, di salah satu poin hasil BCSMF juga ditegaskan bahwa kesejahteraan yang dijadikan tujuan jangan semata-mata fokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek lainnya.
Demokrasi semestinya juga mengurus tentang pelayanan publik yang adil dan merata, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga pekerjaan. Dengan begini, demokrasi akan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dari berbagai kalangan.
Millennial sebagai grup usia yang saat ini mendominasi dinilai masih belum memiliki pemahaman kuat tentang demokrasi. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi forum adalah pengembangan kapasitas belajar agar demokrasi bisa lebih mudah dipahami.
Kolaborasi juga ditekankan dalam penguatan kapasitas di mana semua institusi demokrasi harus menemukan cara agar sebanyak mungkin masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam kehidupan sipil dan sosial.