Bamsoet Tegaskan Siap Maju Sebagai Ketua Umum Golkar

07 Jul 2024, 18:07 WIB

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo ketika menemui Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas. (www.instagram.com/@bambang.soesatyo)

Jakarta, IDN Times - Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar memang akan berlangsung di penghujung 2024. Sejumlah calon ketua umum pun sudah beredar. Salah satu yang mendeklarasikan diri maju lagi pada Munas Golkar adalah Wakil Ketua Umum, Bambang Soesatyo alias Bamsoet.

"Jadi saya bukan merebut, tetapi saya masuk ke gelanggang untuk bertarung menjadi Golkar satu," ujar Bambang seperti dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (7/7/2024).

Sejumlah nama lain yang juga bakal mencalonkan diri sebagai ketua umum Golkar adalah Airlangga Hartarto yang kini menjabat ketua umum. Beberapa organisasi sayap Golkar seperti Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) dan Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI), sudah menyatakan dukungannya kepada Airlangga agar maju kembali sebagai ketua umum pada Munas pada Desember 2024. Sedangkan, beberapa nama lain yang muncul yakni Agus Gumiwang dan Bahlil Lahadalia.

Bamsoet berharap proses pencalonan ketua umum dihelat secara terbuka pada saat munas mendatang, sehingga kader yang merasa dirinya pantas menjadi ketua umum bisa ikut berlaga.

"Untuk kali ini kami berharap gelanggang dibuka, sehingga terjadi proses pergantian kepemimpinan secara demokratis," ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI itu.

1. Bamsoet sudah nyatakan siap maju jadi calon ketua umum Golkar sejak 2023

Ketua MPR, Bambang Soesatyo. (www.humas.polri.go.id)

Pernyataan kesiapan maju Bamsoet sebagai calon ketua umum Golkar bukan kali pertama diutarakan. Sebelumnya, ia pernah mengungkap niatnya itu, dan akan menempuhnya melalui munas yang diadakan sesuai ketentuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART) Golkar.

"Saya akan maju pada saatnya, ketika betul-betul munasnya terjadi. Ya, sesuai dengan periodisasi dan pilihan waktu yang ada, yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan Partai Golkar," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Juli 2023.

2. Bamsoet pernah mencalonkan jadi calon ketua ujmum Golkar pada 2019, tetapi akhirnya mundur

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.)

Bamsoet sesungguhnya sudah pernah ikut dalam pertarungan sebagai calon ketua umum Golkar pada Munas 2019. Ia memilih mundur dari bursa pencalonan, sesaat sebelum munas dibuka. Kabar mundurnya Bambang diungkap pertama kali oleh rekan sejawatnya yang juga ketua tim pemenangan Bamsoet, Ahmadi Noor Supit.

Menurut Ahmadi, langkah ini diambil untuk mencegah perpecahan partai berlambang beringin itu.

"Demi menjaga persatuan di partai, mencegah perpecahan, maka dengan kesadaran penuh, dengan sangat terpaksa demi partai, saya katakan kemudian Mas Bambang Soesatyo mengundurkan diri dari pencalonan," ujar dia, ketika itu.

Bamsoet pun tak membantah ada pertarungan sengit antara dirinya dengan Airlangga lima tahun lalu. Namun, lantaran ingin menjunjung semangat rekonsiliasi, alhasil Bamsoet memilih mengalah.

"Semangat rekonsiliasi yang telah kami sepakati bersama antara kedua tim. Saya dan Airlangga sepakat untuk membangun rekonsiliasi antara tim Bamsoet dan tim Airlangga," katanya pada 2019.

3. JK sempat blak-blakan sebut butuh biaya Rp600 miliar untuk modal jadi ketua umum Golkar

JK bertolak ke Afghanistan (Istimewa)

Sebelumnya, mantan Ketua Umum Golkar, Jusuf "JK" Kalla, secara blak-blakan mengungkap butuh modal besar untuk bisa terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar. Dia menyebut angkanya berkisar Rp500 hingga Rp600 miliar.

JK menyebut hal tersebut banyak terjadi di hampir semua partai politik, kecuali partai yang pendirinya masih hidup alias partai baru.

"Kalau sekarang Anda ingin menjadi ketua umum Golkar, jangan harap (bisa) kalau Anda tidak punya modal Rp500-Rp600 miliar," ujar JK ketika berbicara di seminar bertajuk "Pemuda untuk Politik" di Kompleks Parlemen Senayan pada Juli 2023.

JK menambahkan untuk parpol yang pendirinya masih hidup seperti PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai NasDem, tak ada modal besar yang dibutuhkan, karena mandat sepenuhnya berada di tangan ketua umum untuk menunjuk penerusnya.

"Tapi bagi partai yang sudah go public, artinya ketika pemilihan, itu butuh biaya besar. Kalau dulu hanya (tinggal) diganti. Kalau sekarang wah, jadi itulah," tutur dia.