Banjir DKI Libatkan Daerah Sekitar, Koordinasi dengan Pusat Jadi Kunci

18 Okt 2022, 12:04 WIB

Relawan saat membantu mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Jumat, 19 Februari 2021 (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Jakarta, IDN Times - Penanganan banjir di Jakarta tidak hanya dilakukan oleh Pemprov DKI sendiri. Peranan pemerintah pusat menjadi sangat penting untuk dapat menyelesaikan masalah banjir Ibu Kota.

Pasalnya, banjir Jakarta melibatkan daerah-daerah sekitarnya seperti Bogor, Depok, dan Tangerang.

Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan, dalam menangani masalah banjir, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyesuaikan program-program penanganan banjir yang dilakukan Pemprov DKI dan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Tetap kami jalankan 'erat' (koordinasi) setiap tahun baik awal maupun akhir tahun. Awal tahun untuk program-program tahun berikutnya dengan PUPR, program-program yang akan dilaksanakan PUPR, kira-kira sinkron atau tidak dengan kami," kata Dudi kepada IDN Times, Selasa (18/10/2022).

1. Mengajukan beberapa program

IDN Times/Aldila Muharma

Dudi mengatakan, pihaknya juga mengajukan beberapa program kepada Kementerian PUPR yang dirasa harus segera dilaksanakan juga oleh mereka.

"Ada beberapa yang kami dorong. Itu sifatnya proyek," kata dia.

Contoh proyek yang dilakukan adalah penanganan Kali Ciliwung. Dudi mengatakan, penataan kali tersebut tidak semata-mata DKI saja tetapi juga ada daerah lain seperti Bogor dan Depok.

Hal yang sama juga terjadi dalam penanganan Kali Cisadane yang terhubung dengan daerah Tangerang.

"Yang seperti itu tetap kami koordinasikan, baik itu berdasarkan permintaan kami ke pemerintah pusat maupun meminta pemerintah daerah setempat melalui anggaran mereka atau permintaan mereka dibantu anggaran kami," kata dia.

2. Kondisi keuangan Pemprov DKI belum pulih

Bendung Katulampa (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)

Khusus permintaan anggaran dari daerah lain untuk penanganan banjir, kata dia, pihaknya saat ini masih mengoordinasikannya semaksimal mungkin.

Hal tersebut dikarenakan kondisi keuangan Pemprov DKI dikatakannya belum pulih.

"Jadi masih kami coba pilah-pilah mana yang signifikan untuk manfaat yang dirasakan," ujar dia.

3. Pj Gubernur DKI Jakarta temui pihak Kementerian PUPR

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tiba di Balai Kota usai dilantik Mendagri Tito Karnavian, Senin (17/10/2022). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Dalam mengoordinasikan penanganan banjir, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, pada hari pertama bertugas langsung menemui jajaran Kementerian PUPR, di Gedung Kementerian PUPR, Senin (17/10/2022).

Heru mengatakan, hal tersebut dilakukan karena dirinya ingin membahas bahwa salah satu penyebab banjir di Ibu Kota adalah banjir kiriman dari kawasan hulu.

"Kalau disebabkan kiriman, kami akan segera ke Pak Menteri PUPR untuk bisa bersinergi," ujar dia.