Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membantah adanya anggapan pihaknya belum deklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres) 2024.
Hal itu disampaikan AHY saat ditemui di acara haul ke-12 KH Zainuddin MZ di Masjid Zainuddin MZ Fajrul Islam, Jalan Gandaria I, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2023) malam.
AHY menegaskan, Partai Demokrat secara resmi menyatakan dukungannya kepada Anies pada Pilpres 2024 nanti.
"Lho kan sudah, sudah kami sampaikan bahwa sikap Partai Demokrat sudah sangat jelas," ucap dia.
Selain itu, pihaknya juga sudah menyampaikan kepada NasDem bahwa Demokrat sudah menyatakan sikap pada Pemilu 2024.
AHY menuturkan, Demokrat juga berharap koalisi perubahan tersebut bisa segera terwujud. Tentunya dengan sosok Anies sebagai capres.
"Kemarin pada saat menerima kunjungan dari Partai Nasdem di DPP Demokrat, kami juga mengutarakan apa yang menjadi sikap dan posisi Partai Demokrat terkait dengan bagaimana Koalisi Perubahan ini bisa segera terwujud, segera terealisasi, tentunya kita juga beraharap bisa mengusung Mas Anies Baswedan sebagai tokoh yang kita yakini bisa membawa perubahan," imbuh dia.
Sebagaimana diketahui, AHY belakangan digadang-gadang jadi cawapres Anies di 2024. Anies sendiri didukung Koalisi Perubahan yang terdiri dari PKS, NasDem, dan Demokrat.
Terlebih, Ketua Umum NasDem Surya Paloh menilai AHY cukup pantas menjadi cawapres Anies. Kendati begitu, dia menegaskan bahwa keputusan memilih cawapres ada di tangan Anies.
“Kalau ditanya pantas (AHY jadi cawapres Anies), sekali lagi saya katakan, lebih dari pantas,” kata Surya Paloh di kantor DPP Demokrat, Rabu (22/2/2023).
Sementara itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, bakal cawapres yang akan diusung diserahkan kepada Anies.
Kamhar mengatakan, hal itu sudah disampaikan oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Terkait cawapres sebagaimana disampaikan Mas Ketum AHY, diserahkan kepada Mas Anies. Tak boleh ada kawin paksa,” kata Kamhar di Kompleks Parlemen, Selasa (31/1/2023).