Bantah Situs Zeni Diretas, TNI AD: Itu Website Tak Dipakai Lagi

Informasi situs resmi Zeni AD diretas berdasarkan dari situs Zone-H.org. Di situs tersebut tertulis bahwa website Zeni AD diretas pertengahan Oktober dengan status redefacement dan special defacement. 

Namun, Tatang memastikan situs resmi Zeni AD aman dari aksi peretasan. "Sampai saat ini situs pusziad.tni-ad.mil.id berjalan dengan normal dan masih dapat diakses," kata dia. 

Sementara, menurut pakar keamanan siber dari CISReC, Pratama D. Persadha, ada dua penyebab mengapa situs-situs milik pemerintah kerap jadi korban peretasan akhir-akhir ini. Pertama, karena kurangnya kesadaran terhadap permasalahan siber. Kedua, kurangnya kesadaran pemerintah terhadap segala perangkat yang dimiliki negara, dalam hal ini terkait keamanan siber.

“Memang serangan deface semacam ini banyak terjadi, bahkan di luar negeri seperti Australia juga sering diserang. Tapi ini bukan menjadi pembenaran, malah seharusnya menjadi sinyal bagi pemerintah untuk menguatkan keamanan siber, salah satunya web pemerintah,” ujar Pratama dalam keterangan tertulis. 

Sementara, menurut ahli keamanan siber Alfons Tanujaya, pemerintah kurang serius mengelola data publik. Dia pun sepakat bila Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) harus secepatnya disahkan. Sebab, undang-undang tersebut bisa menjerat pejabat yang mengelola data, meski mereka tidak terlibat langsung. 

"Karena adanya undang-undang itu, para pejabat tadi jadi aware adanya ancaman (pembobolan data), karena mereka pun juga bisa terancam masuk penjara meski tanggung jawab penuh berada di bagian teknologi informasi (TI)," ujar Alfons kepada IDN Times pada 31 Agustus 2021. 

Salah satu prioritas itu bisa ditunjukkan dengan menambahkan anggaran untuk bisa melindungi data identitas pribadi publik. Sedangkan, saat ini karena belum dinilai sebagai prioritas, maka anggarannya pun minim. 

Sedangkan, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, Muhammad Farhan, mengatakan penyebab RUU PDP tak kunjung disahkan karena adanya perbedaan pendapat mengenai otoritas perlindungan data (OPD). Ia mengatakan masih ada perdebatan di antara pemerintah dan anggota DPR. 

"Teman-teman di DPR menginginkan agar OPD dipegang oleh lembaga independen. Tetapi, pemerintah sampai Presiden Jokowi sudah memiliki sikap yang firm bahwa pemerintah ingin menempatkan OPD di bawah Kemkominfo. Secara, teknis OPD akan dijalankan oleh Dirjen Aptika," kata Farhan ketika dihubungi IDN Times pada akhir Mei lalu. 

Farhan tak membantah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga melakukan pengumpulan data. Tetapi, instansi itu tetap harus bertanggung jawab kepada presiden dan DPR. 

Keinginan politik agar OPD berada di bawah Kominfo didasari alasan data pribadi kini disimpan banyak institusi, termasuk perusahaan swasta dan asing.

"Data-data kita itu kan ditarik melalui berbagai macam cara, mulai dari jasa keuangan digital, aplikasi angkutan massal seperti Gojek, bank, rumah sakit sampai ke masalah layanan over the top, dikumpulkan melalui Facebook dan lain-lain," tutur Farhan. 

Apabila data itu dikelola perusahaan asing, kata Farhan, maka rentan disalahgunakan. Aksi penyalahgunaan data oleh otoritas asing bisa ditekan bila dilakukan kesepakatan antarnegara.

"Yang meneken kesepakatan itu kan menteri yang melakukan atas nama presiden dan negara," ujar Farhan.