Bantuan KJP Jadi Ladang Calo, DPRD DKI Minta Evaluasi Sistem

Ia menegaskan, distribusi bantuan seharusnya transparan dan langsung menjangkau penerima manfaat tanpa perantara yang tidak sah.

"Praktik semacam itu merugikan masyarakat kecil. Bahkan, mencederai semangat keadilan sosial dalam program bantuan pemerintah," ujarnya.

Karena itu, Taufik meminta Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta serta instansi terkait mengevaluasi sistem distribusi bantuan pangan subsidi.

"Pelaksanaan program tersebut, perlu pengawasan ketat. Selain itu, instansi terkait bisa menjadi saluran pelaporan warga. Kita perlu mekanisme yang adil dan bebas dari penyalahgunaan,” tegasnya.

Taufik miris karena bantuan untuk meringankan beban masyarakat justru menjadi beban baru karena ulah calo. Dia berharap warga tidak takut melapor jika menemukan praktik curang dalam proses distribusi bantuan.

"Kebijakan pro-rakyat agar pelaksanaannya tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan," imbuhnya