Banyak Jenderal Polisi Maju Pilkada, Ini Tanggapan Kapolri

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan terjunnya sejumlah jenderal dalam pemilihan kepala daerah itu adalah hak politik mereka. Sehingga sah-sah saja jika mereka ingin menggunakan hak tersebut.

"Ya memang itu hak politik dari tiap-tiap anggota ya," jelas Tito di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Rabu (11/1) malam.

Tito menyebut jenderal ikut pilkada bukan pertama kali. Ia memberi contoh saat Sjachroedin Zainal Pagaralam maju menjadi Gubernur Lampung dan terpilih dalam dua periode, yakni pada 2003-2008 dan 2009-2014.

"Dulu juga ada Pak Sjachrudin Pagaralam dan kabupaten juga banyak dan kita lihat juga sebagian besar cukup berhasil," kata Tito.

Keberhasilan jenderal dalam memimpin daerah, kata Tito, tak lepas dari pengalaman mereka saat memimpin anak buah di Kepolisian.

"Karena di Polri mereka sudah memiliki pengalaman leadership, memimpin jumlah anggota banyak, terlibat dengan masalah-masalah masyarakat, seperti masalah keamanan, pangan, bencana alam, banjir, lalu lintas, sudah bergelut dengan kehidupan sehari hari," ujarnya.

Meski tak mempermasalahkan anak buahnya mengikuti Pilkada, namun Tito tetap menetapkan syarat bagi mereka, yakni harus mengundurkan diri dari Kepolisian. 

"Sepanjang mereka mengundurkan diri, mereka memiliki hak politik, tidak dicabut oleh UU, oleh pengadilan, biar masyarakat aja yang memilih," lanjutnya.

Sampai saat ini, pimpinan Korps Bhayangkara ini menyebut sejumlah jenderal sudah mengajukan permohonan pengunduran diri. Termasuk sejumlah jenderal yang sudah dipinang oleh partai politik.

"Setahu saya sudah mengundurkan diri, ada surat pengunduran, tapi proses pengundurannya sedang kita jalankan prosesnya," kata Kapolri.