Bareskrim Polri Turun ke Sumut, Usut Dugaan Korupsi PON 2024

12 Sep 2024, 11:06 WIB

Irfan Fathurohman

Gedung Mabes Polri (IDN Times/Aryodamar)

Intinya sih...

Bareskrim Polri menerima koordinasi dugaan korupsi dana PON 2024 di Aceh dan Sumatra Utara.
Menteri Pemuda dan Olahraga berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan Kejagung terkait penyelewengan anggaran penyelenggaraan PON.
PON 2024 di Aceh dan Sumatra Utara melibatkan 65 cabang olahraga, 87 disiplin, 1.042 nomor pertandingan, dan debut DOB Papua Barat Daya.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Bareskrim Polri telah menerima koordinasi dugaan korupsi dana penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh dan Sumatra Utara (Sumut).

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi, Bareskrim Polri, Kombes Pol Arief Adiharsa mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut.

“Tim satgas dari Mabes, hari Jumat menuju ke lokasi PON XXI di antaranya untuk memberikan pendampingan Kemenpora dan mendalami hal yang dilaporkan,” kata Arief saat dihubungi, Kamis (12/9/2024).

1. Menpora berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan Kejagung

Konferensi pers Menpora, Dito Ariotedjo usai para atlet Olimpiade Paris 2024 menerima bonus dari Presiden Jokowi di Istana, Kamis (15/8/2024) (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengaku telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan Kejagung soal dugaan penyelewengan anggaran penyelenggaraan PON 2024 di Aceh dan Sumatra Utara.

Dia menyampaikan, dasar koordinasi itu dilakukan lantaran dua lembaga penegak hukum itu merupakan bagian dari Satgas Penyelenggaraan PON.

"Kebetulan Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri menjadi Satgas pendampingan tata kelola penyelenggaraan PON dalam Keppres No.24 tahun 2024," ujar Dito saat dihubungi, Rabu (11/9/2024).

2. Keluhan PON jadi dasar pelaporan

Duel pemain Sumut dengan Sulteng pada lanjutan cabor sepak bola PON 2024 (IDN Times/Doni Hermawan)

Oleh karenanya, menurut Dito, setiap keluhan pelaksanaan terkait PON akan dijadikan dasar untuk meminta pendampingan maupun pelaporan terhadap Kejagung dan Bareskrim.

Hanya saja, politisi Partai Golkar ini enggan memerinci secara detail pengusutan terkait dugaan penyelewengan penyelenggaraan PON XXI 2024. Terlepas dari itu, Dito menegaskan bahwa pihaknya ingin perhelatan PON itu sukses terlaksana.

"Semua hal yang dilaporkan terkait keluhan pelaksanaan pasti dijadikan bahan untuk pendampingan dan pelaporan. Prinsipnya kita ingin ini menjadi PON yang sukses," ujarnya.

3. PON 2024 digelar di Aceh dan Sumatra

Aksi pejudo Sumut Diki Hartato saat berlaga di kelas -81 kg putra PON 2024 di Gor Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Rabu (11/9/2024) (IDN Times/Doni Hermawan)

PON 2024 dilangsungkan di dua provinsi secara bersamaan, yakni Aceh dan Sumatra Utara. Sebanyak 65 cabang olahraga, 87 disiplin, dan 1.042 nomor pertandingan digelar di 20 kabupaten/kota di Aceh dan Sumatera Utara.

Empat daerah otonomi baru (DOB) yakni Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan melakoni debut mereka di PON, yang juga turut diikuti kontingen Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sedikitnya 13.000 atlet bersaing menjadi yang terbaik hingga upacara penutupan dalam pesta olahraga nasional yang dijadwalkan berlangsung pada 20 September 2024.