Rapat dengan Presiden, Tito Laporkan Progres Pemulihan Pascabencana

Tito menjelaskan, pemulihan fasilitas kesehatan menjadi salah satu bagian penting dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang telah berlangsung hampir satu tahun.

Selain rumah sakit dan puskesmas, pemulihan juga dilakukan terhadap fasilitas kesehatan tingkat desa. Di Aceh, sebanyak 2.522 puskesmas pembantu (pustu) telah kembali beroperasi. Sementara di Sumatera Barat, seluruh pustu juga telah beroperasi.

Adapun di Sumatera Utara, masih terdapat enam pustu yang belum beroperasi karena akses menuju lokasi masih terisolasi akibat longsor.

"Untuk puskesmas ada 867, bisa bayangkan, 100 persen sudah beroperasi semua," kata Tito.

Ia menyampaikan, pembukaan kembali akses jalan menjadi salah satu upaya yang terus dilakukan untuk menjangkau fasilitas kesehatan yang masih terisolasi. Penanganan tersebut melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, dan Polri.

Selain sektor kesehatan, pemulihan juga menyasar fasilitas pendidikan. Dari total 4.922 sekolah TK, SD, SMP, dan SMA yang terdampak, sebanyak 4.823 telah kembali digunakan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah asal.

Sementara itu, sebanyak 99 sekolah masih menggunakan ruang kelas darurat, terutama karena bangunan mengalami kerusakan berat.

"Dulu ada yang di tenda, alhamdulillah mudah-mudahan data dari Kemendikdasmen ini benar, tidak ada lagi sekolah yang di tenda," ujar Tito.

Untuk pendidikan keagamaan, terdapat 472 madrasah yang terdampak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 325 telah mendapatkan bantuan dari Kementerian Agama, sedangkan 147 lainnya masih belum menerima bantuan.

Tito meminta kementerian terkait mempercepat penyaluran bantuan agar proses pemulihan fasilitas pendidikan dapat berjalan lebih merata.

Pemulihan layanan publik tersebut merupakan bagian dari rehabilitasi dan rekonstruksi di 53 kabupaten/kota terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Tito mengakui, luasnya wilayah terdampak serta bencana susulan menjadi tantangan dalam proses pemulihan. Karena itu, pemerintah menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi terus berlangsung hingga 2028.

"Yang penting kita terus ada bergerak dan terus bekerja semua kementerian dan lembaga," katanya.

Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028 menempatkan pemulihan fasilitas kesehatan (faskes) sebagai prioritas utama. Pemerintah berkomitmen mengembalikan layanan kesehatan dasar masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi secara optimal. Fokus pemulihan ditargetkan pada tiga provinsi yang mengalami dampak paling signifikan, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan seluruh faskes yang terdampak dapat pulih total pada tahun 2027. Untuk mencapai target tersebut, pemenuhan sarana dan prasarana dasar dikejar penyelesaiannya pada akhir tahun 2026. Sementara itu, proses pembangunan fisik dan infrastruktur permanen akan terus dilanjutkan secara intensif hingga tahun berikutnya.

Proses pemulihan ini berjalan melalui pembagian tugas yang jelas antara beberapa kementerian terkait. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab penuh atas perbaikan serta pembangunan kembali fisik bangunan puskesmas dan rumah sakit yang rusak. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan berfokus pada pengadaan alat kesehatan dan menyalurkan anggaran khusus sebesar Rp157,88 miliar untuk mendukung operasional medis.

Di bawah koordinasi Ketua Satgas PRR Tito Karnavian, sebagian besar rumah sakit umum daerah dan puskesmas utama kini telah berhasil difungsikan kembali mendekati seratus persen. Fokus evaluasi Renduk saat ini dialihkan untuk menyisir fasilitas skala kecil yang sempat terlewat, seperti Puskesmas Pembantu di pelosok daerah. Pemerintah menerapkan prinsip Build Back Better agar seluruh faskes baru memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap risiko bencana di masa depan. (WEB)