Komisi III DPR Desak Kapolri Jerat Pelaku Penyadapan Prabowo Pakai Kasus Makar
Anggota Komisi III DPR mendesak Kapolri Suyudi Ario Seto menindak tegas pihak yang diduga menyadap Presiden Prabowo Subianto, bahkan meminta kasusnya diproses sebagai makar.
Nazaruddin Dek Gam meminta penerapan pasal makar bila penyadapan terbukti merongrong kepala negara dan kedaulatan, bukan hanya dijerat ketentuan pidana penyadapan.
Ahmad Sahroni menilai penyadapan berbahaya jika terkait konspirasi politik, meminta perangkat ditunjukkan kepada DPR dan publik, serta tersangka anggota aktif segera dipecat.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi III DPR RI mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk menindak tegas pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka bahkan meminta dugaan tersebut ditindaklanjuti sebagai upaya makar.
Desakan itu disampaikan Nazaruddin Dek Gam (Fraksi PAN) dan Ahmad Sahroni Fraksi (NasDem) dalam rapat bersama Kapolri, Kamis (12/11/2026), di Gedung DPR RI. Keduanya juga meminta Polri tidak hanya menjerat para terduga pelaku dengan pasal terkait penyadapan, tetapi turut mengusut dugaan konspirasi yang melatarbelakanginya.
Nazaruddin Dek Gam mendesak Kapolri mempertimbangkan penerapan pasal makar terhadap tersangka penyadapan. Menurutnya, apabila terbukti merongrong kepala negara dan kedaulatan negara, perkara tersebut tidak cukup hanya ditangani melalui undang-undang terkait penyadapan.
"Empat orang ini bukan hanya dikenakan kasus undang-undang di penyadapan, pasal-pasal di penyadapan. Tapi kalau memang terbukti sudah merongrong kepala negara, kedaulatan negara, dibawa saja ke makar, Pak," kata Dek Gam.
Dek Gam juga menyinggung pengalamannya mengenai konflik di Aceh. Kala itu, pembicaraan di warung kopi yang dianggap menjelekkan negara saja bisa dipandang sebagai makar.
"Di Aceh dulu waktu konflik dulu, Pak, hanya cerita warung kopi tentang kejelekan negara dianggap makar. Ini yang jelas-jelas sudah menyadap kepala negara, jangan ragu lagi, Pak. Makarkan saja!" ujar Dek Gam.
Sebelum Dek Gam, Ahmad Sahroni, lebih dulu menyatakan kalau penyadapan tersebut berbahaya apabila digunakan sebagai bagian dari konspirasi politik. Sahroni meminta Kapolri memperlihatkan perangkat penyadapan yang dimiliki kepolisian kepada anggota DPR dan masyarakat.
Sahroni juga mendesak Kapolri segera memecat anggota aktif yang telah berstatus tersangka. Sebab, penyadapan tersebut dinilai Sahroni sebagai musuh negara.
"Kalau ada kelompok yang mengakibatkan dan upaya untuk melakukan makar, ini sama saja musuh negara," ucap Sahroni," sembur Sahroni.
